Liputan6.com, Jakarta - Dunia pasar modal Indonesia mencatatkan catatan kelam pada Jumat, 30 Januari 2026, menyusul pengunduran diri massal jajaran pimpinan tertinggi otoritas bursa dan pengawas keuangan. Gelombang tersebut diawali dengan keputusan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang meletakkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak dan tekanan pasar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Langkah itu disebut diambil demi menjaga stabilitas serta memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.
Guncangan tersebut kemudian merembet ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut mengumumkan pengunduran diri secara kolektif bersama sejumlah pejabat strategis, termasuk Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi serta I.B. Aditya Jayaantara yang menjabat Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK).
Advertisement
Tak lama kemudian menyusul Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.
OJK memastikan proses pengunduran diri dilakukan sesuai koridor hukum, mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta UU P2SK. Di tengah transisi kepemimpinan yang krusial, OJK menegaskan fungsi pengawasan dan pelayanan kepada publik tetap berjalan melalui mekanisme tata kelola sementara dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di ruang publik, peristiwa ini memicu diskursus luas di media sosial. Riset terhadap sentimen warganet di sejumlah platform digital menunjukkan pengunduran diri massal pimpinan BEI dan OJK tidak dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai simbol dari akumulasi persoalan struktural di pasar modal Indonesia.
Visi “Bersih-bersih”
Dalam ribuan percakapan daring, warganet secara aktif mengaitkan fenomena tersebut dengan visi “bersih-bersih” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap ekosistem ekonomi nasional. Narasi yang berkembang menempatkan pengunduran diri para pejabat sebagai konsekuensi dari perubahan arah kepemimpinan nasional yang dinilai lebih tegas terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan investor dan mencederai kepercayaan pasar.
Sebagian warganet memandang langkah mundur tersebut sebagai sinyal bahwa tekanan politik dan publik terhadap transparansi mulai bekerja. Mereka menilai selama bertahun-tahun pasar modal Indonesia dibayangi oleh isu tata kelola, lemahnya penegakan aturan, serta dugaan pembiaran praktik manipulatif yang kerap disebut sebagai “mafia saham”.
Dalam konteks ini, pengunduran diri pimpinan dianggap sebagai pintu masuk bagi reformasi yang lebih menyeluruh.
Riset juga mencatat munculnya figur Purbaya Sadewa sebagai salah satu topik dominan dalam percakapan warganet. Banyak pengguna media sosial menilai pernyataan-pernyataan Purbaya mengenai kondisi riil pasar modal lebih lugas dan kredibel dibandingkan narasi resmi otoritas sebelumnya.
Sejumlah warganet bahkan berspekulasi bahwa terbukanya informasi yang disampaikan Purbaya mempercepat tekanan moral dan publik terhadap pimpinan BEI dan OJK hingga berujung pada pengunduran diri.
Warganet secara terbuka juga mengaitkan pembersihan jabatan ini dengan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dianggap sedang "bersih-bersih" dari pengusaha dan pejabat nakal. Namun, muncul pula kekhawatiran skeptis bahwa posisi yang kosong akan kembali diisi oleh "orang dalam" (ordal) atau titipan kepentingan politik tertentu.
Tekanan Global
Selain faktor domestik, diskusi publik juga menyoroti tekanan global, khususnya terkait tuntutan transparansi dan tata kelola dari lembaga internasional seperti MSCI. Warganet menilai, kegagalan memenuhi standar global berpotensi menurunkan daya tarik Indonesia di mata investor asing, sehingga memperbesar urgensi pembenahan di tingkat otoritas.
Dalam perbincangan tersebut, mundurnya para pejabat kerap dipandang sebagai respons atas tekanan internasional terkait transparansi. Namun, warganet menyayangkan keputusan tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa, alih-alih memperbaiki tata kelola dan memberantas anomali pasar, para pejabat justru memilih untuk mengundurkan diri.
Meski demikian, hasil riset sentimen menunjukkan bahwa sikap publik tidak sepenuhnya optimistis. Di balik harapan akan reformasi, muncul pula skeptisisme yang cukup kuat. Warganet mengingatkan agar kekosongan jabatan strategis di BEI dan OJK tidak kembali diisi oleh figur “orang dalam” atau titipan kepentingan politik.
Publik pun mendesak agar momentum ini dimanfaatkan untuk menghadirkan pemimpin yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi, guna memulihkan kepercayaan pasar serta investor global secara berkelanjutan.
Untuk mengetahui lebih lengkap hasil riset tersebut, klik laman berikut ini.