Liputan6.com, Jakarta - Mencegah kerusakan lingkungan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses perizinan perusahaan. Serta juga untuk meminimalkan risiko bencana.
"Perizinan yang longgar berpotensi mempercepat kerusakan hutan dan meningkatkan ancaman banjir di sejumlah wilayah," kata Sutik, melansir Antara, Senin 27 Januari 2026.
Advertisement
Dia menyebut, lemahnya pengawasan izin perusahaan tidak hanya mempercepat kerusakan hutan, tetapi juga mengurangi kemampuan alam menahan air, sehingga meningkatkan potensi banjir di beberapa daerah.
Menurutnya, setiap rencana investasi harus melalui kajian lingkungan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah benar-benar mematuhi aturan yang berlaku dan tidak merusak daya dukung lingkungan.
Ia juga menekankan, pemerintah daerah harus bersikap selektif dalam memberikan izin, tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.
"Pemerintah daerah harus benar-benar selektif, tidak hanya melihat keuntungan ekonomi, tetapi juga menilai daya dukung lingkungan serta dampak jangka panjang bagi masyarakat," kata Sutik.
Dengan pengawasan perizinan yang ketat, kerusakan hutan dapat ditekan, risiko bencana alam berkurang, dan pembangunan daerah berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
"Penguatan proses perizinan bukan sekadar soal regulasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan," terang Sutik.
Perusahaan Wajib Patuhi Aturan Lingkungan
Sutik mengatakan, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab, mematuhi aturan lingkungan sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.
Dia menilai, kepatuhan terhadap standar dan regulasi lingkungan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga langkah penting untuk memastikan aktivitas usaha tidak menimbulkan kerugian bagi warga sekitar.
"Karena kan perusahaan itu ada untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Misalnya dari tenaga kerja atau CSR (Corporate Social Responsibility) mereka," kata Sutik.
Tanggung jawab ini, lanjut dia, tidak hanya soal memberi bantuan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dan menghormati hak-hak masyarakat.
"Banyak konflik, terutama terkait lahan, muncul karena lemahnya komunikasi antara perusahaan dan warga serta kurangnya penghormatan terhadap hak lokal," ucap Sutik.
"Dengan pendekatan yang seimbang, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga ikut menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan pembangunan yang berkelanjutan," sambung dia.
Pertumbuhan Berkelanjutan
Sutik menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, investasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih luas.
Namun, ia menegaskan bahwa tujuan ekonomi ini tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun keselamatan warga sekitar. Setiap proyek dan kegiatan usaha harus dirancang secara bertanggung jawab, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh.
"Investasi harus berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan," ucap Sutik.
Pendekatan menyeluruh ini menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan lingkungan yang lestari.
"Dengan prinsip tersebut, investasi dapat menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko konflik sosial dan kerusakan alam yang kerap muncul jika pertumbuhan hanya difokuskan pada aspek ekonomi semata," tutup Sutik.