Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar webinar untuk menggagas strategi penanggulangan terorisme yang relevan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kegiatan ini digelar sebagai respons atas sejumlah peristiwa penting, termasuk ledakan di salah satu sekolah di Jakarta serta meningkatnya ketidakpastian global yang dinilai berpotensi memicu tumbuhnya ekstremisme dan terorisme.
Advertisement
Menurut Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, situasi global dan domestik saat ini memerlukan strategi yang komprehensif. Menurut dia, terorisme berbasis ideologi maupun keyakinan keagamaan dapat menemukan ruang tumbuh di tengah kondisi krisis.
"Negara perlu memiliki pendekatan yang terukur, terencana, dan berkelanjutan," kata Ristan dalam acara tersebut, seperti dikutip Selasa (13/1/2025).
Sementara itu dengan itu, Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah, Prof Sri Yunanto, menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan terorisme, terutama melalui pembinaan terhadap mantan pelaku teror.
"Keberhasilan zero attack dan deklarasi kembalinya sekitar 8.000 anggota serta pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) ke NKRI disebutnya sebagai pijakan strategis penting bagi pemerintahan ke depan," turur Prof Yunanto.
Namun demikian, Prof Yunanto mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga, terutama terhadap potensi residivisme dan kelompok kekerasan yang belum sepenuhnya tersadarkan. Ia menekankan, penanggulangan terorisme harus tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.
Pendekatan Sosio-Antropologis
Senada, Dosen Kajian Terorisme UI, Amanah Nurish, menekankan pentingnya pendekatan sosio-antropologis dalam merumuskan strategi penanggulangan terorisme. Ia memaparkan bahwa krisis ekonomi, krisis lingkungan, dan krisis kemanusiaan global dapat menjadi pintu masuk bagi berkembangnya ekstremisme, sehingga diperlukan perspektif dan praktik baru dalam meresponsnya.
Nurish mengusulkan, Model DRIA (Disintegration, Reconstruction, Integration, Alienation) sebagai kerangka strategi berbasis kebutuhan identitas, makna hidup, dan narasi emosional.
"Model ini menekankan pemetaan keretakan identitas, pembangunan narasi kebangsaan baru, penguatan integrasi sosial, serta pengalienasian terhadap kelompok yang merusak harmoni sosial," jelas dia.
Kemudian, Wahyudi Djafar, pendiri Rakhsa Initiative dan anggota Working Group on Intelligence and Security Agencies Oversight, menyoroti pentingnya situasi global strategis sebagai pijakan kebijakan nasional. Ia mengingatkan bahwa dalam strategi global PBB, penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi HAM, supremasi hukum, serta membatasi peran militer agar tidak melampaui prinsip demokrasi.
"Perlunya pengaturan ketat terhadap pemanfaatan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), yang berpotensi memicu atau menginspirasi kekerasan ekstrem, pembatasan terhadap penyadapan, penggunaan AI, dan tindakan lain yang berisiko melanggar HAM harus berbasis aturan yang tegas, terukur, dan akuntabel, seiring dengan upaya Indonesia menyusun panduan etik nasional terkait teknologi tersebut," dia menandasi.