Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan negaranya menarik diri dari 66 organisasi internasional termasuk 31 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 organisasi non-PBB yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Advertisement
Hal ini terjadi setelah sebelumnya AS menuai kritik karena menyerang Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, serta menerbangkan keduanya keluar dari negara tersebut atas tuduhan keterlibatan dalam narko-terorisme yang mengancam AS.
Ketegangan ini muncul bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran geopolitik di kawasan lain, termasuk adanya kemungkinan terjadi pada hubungan Cina–Taiwan.
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai meluasnya risiko geopolitik menjadi signal pentingnya bagi Indonesia menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar sebagai prioritas utama.
“Ini bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi,” ujar Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, Senin (12/1/2026).
Prasasti menilai Indonesia relatif siap menghadapi peningkatan ketidakpastian global. Namun, di tengah risiko geopolitik yang meningkat, ruang kesalahan menjadi semakin sempit. Stabilitas, kredibilitas kebijakan, dan eksekusi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan.
Gundy menilai, kestabilan kebijakan menjadi kunci untuk menanggapi risiko geopolitik yang semakin kompleks dan berpotensi meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan menekan prospek pertumbuhan ekonomi global.
“Jika ketegangan politik meluas ke luar kawasan konflik utama, risikonya terhadap perdagangan, investasi, dan koordinasi kebijakan global akan jauh lebih signifikan,” jelasnya. Meski demikian, Prasasti mencatat bahwa perekonomian global sejauh ini relatif mampu bertahan.
Pasar Keuangan
Dalam jangka pendek, Prasasti menilai pasar keuangan menjadi kanal transmisi utama. Valuasi aset global yang relatif tinggi membuat sentimen pasar lebih sensitif terhadap guncangan politik.
“Dalam kondisi pasar yang sudah ‘stretched’, shock geopolitik sekecil apa pun bisa dengan cepat mengguncang dan mengganggu stabilitas pasar keuangan,” kata Gundy.
Sementara itu, dampak terhadap harga minyak global sejauh ini masih terbatas. Kondisi suplai energi yang relatif longgar, termasuk kebijakan produksi OPEC dan ketahanan produksi minyak serpih Amerika Serikat, membantu menjaga stabilitas harga. “Pasar energi saat ini secara struktural lebih siap menyerap guncangan dibandingkan siklus sebelumnya,” tambah Gundy.
Bagi Indonesia, Prasasti menilai tekanan inflasi jangka pendek masih relatif terkendali selama harga energi global tetap stabil. Dampak langsung terhadap inflasi dan risiko fiskal energi dinilai terbatas, sementara inflasi pangan lebih banyak dipengaruhi faktor domestik seperti pasokan, musim, dan distribusi.
Nilai Tukar
Namun, nilai tukar menjadi variabel yang paling perlu diwaspadai. Menurut Gundy, risiko utama berasal dari perubahan sentimen global. “Jika terjadi lonjakan aversi risiko, arus modal cenderung kembali ke aset aman, dan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, akan menghadapi tekanan terlebih dahulu,” ujarnya.
Prasasti menilai Indonesia memasuki periode ini dengan fundamental yang relatif kuat dan basis permintaan domestik yang besar, sehingga lebih resilien dibandingkan sejumlah negara kawasan. Meski demikian, ketahanan tersebut bukan berarti tanpa risiko. Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik.
Menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan geopolitik, Prasasti akan mengadakan Prasasti Economic Forum 2026 pada 29 Januari di Jakarta dengan tema Navigating Indonesia’s Next Chapter. Pada kegiatan tahunan ini, Prasasti akan membahas arah kebijakan ekonomi nasional, transformasi hijau, serta dinamika dan peluang investasi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.