Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menyatakan telah menyiapkan tenda sebagai sekolah darurat untuk enam sekolah yang rusak diterjang banjir bandang dan longsor di daerah itu.
"Saat ini tenda tersebut telah di pasang dan untuk sekolah lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang sedang dalam proses pembersihan lumpur sisa banjir," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Sepriyanto dihubungi di Banda Aceh, Jumat (2/1/2026) melansir Antara.
Advertisement
Ada pun, data sementara sekolah yang akan belajar di tenda darurat yakni SD N 1 Babo rusak parah atapnya ambruk, SD N Alur Jambu ditutup lumpur tebal, SMP Babo rusak berat, lumpur juga tebal dan SD Swasta dan SMP Swasta Dharma Patra lumpurnya tebal.
"Sedangkan khusus SD Sekumur juga telah di pasang tenda darurat, karena sekolah tersebut hilang tersapu banjir bandang. Sekolah darurat SD Sekumur berada di daerah pengungsian sehingga mendekatkan siswa untuk ke sekolah," beber Sepriyanto.
Dia menjelaskan, untuk saat ini pembersihan lumpur di sekolah terus di gencarkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung mulai 5 Januari 2026.
"Artinya, untuk saat ini pembersihan terus dilakukan untuk sekolah yang rusak berat dan yang belajar sementara di sekolah lainnya," ucap Sepriyanto.
Sekolah Masih Berlumpur
Menurut Sepriyanto, untuk saat ini secara umum sekolah di Aceh Tamiang masih berlumpur dan pihaknya bersama seluruh jajaran termasuk bantuan dari ASN Pemerintah Aceh akan mempercepat pembersihan sekolah sehingga seluruh siswa dapat bersekolah pada Senin 5 Januari 2026.
"Dalam perjalanan pihaknya juga akan melihat perkembangan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar termasuk penambahan tenda untuk sekolah lainnya," ucap dia.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang menyebutkan total sekolah di daerah itu sebanyak 459 unit terdiri dari 65 unit tidak terdampak dan 394 terdampak banjir bandang dan longsor.
"Dari 394 terdampak itu terdiri dari 47 unit rusak ringan, 269 rusak sedang dan 78 unit rusak berat," tutup Sepriyanto.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh mulai menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di tanah rencong.
Aceh Mulai Susun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Target Rampung Januari 2026
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ditargetkan rampung pada Januari 2025.
"Penyusunan R3P merupakan tugas strategis pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir, di Banda Aceh, melansir Antara, Jumat (2/12/2026).
Dia menegaskan, pemerintah Aceh hanya bertugas menyusun R3P, tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten/kota terdampak. Seluruh datanya segera diusulkan ke pemerintah pusat.
Nasir menargetkan, dokumen R3P tersebut dapat diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait lainnya paling lambat 20 Januari 2026.
Dampak Banjir dan Longsor Aceh
Menurut Nasir, seluruh dampak bencana banjir dan longsor Aceh harus masuk dalam dokumen R3P, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi.
"Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028," pungkas M Nasir.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Jarwansah menilai, berdasarkan kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.
Dia menegaskan, seluruh kerusakan akibat bencana harus dimasukkan ke dalam dokumen R3P. Karena, jika sudah ditetapkan secara nasional, maka tidak ada lagi ruang untuk penambahannya.
"Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi," ucap dia.
"Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan," tandas Jarwansah.