Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan untuk pertama kalinya, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2026 program renovasi rumah rakyat melalui BSPS akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Menteri PKP menegaskan bahwa langkah besar ini merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjangkau seluruh penjuru negeri tanpa ada yang tertinggal.
Advertisement
Menteri Ara menyebut, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Untuk pertama kalinya dengan dukungan Komisi V, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat. Terima kasih kepada Komisi V yang mendukung program yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Indonesia,"tegas Menteri Ara.
Untuk pertama kalinya juga, Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.
Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini ratio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.
"Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia," kata Menteri Ara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw dalam kesimpulan rapat mendorong Kementerian PKP melakukan percepatan realisasi BSPS tahun 2026 paling lambat pada Mei 2026.
"Usulan data dilakukan paling lambat akhir Januari 2026," ucapnya. (Jay)
Maruarar Sirait Dorong Broker Properti Aktif di Pasar Secondary Rumah Subsidi
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong para broker properti untuk berperan lebih aktif dalam mengembangkan pasar secondary rumah subsidi. Hal itu ia sampaikan pada peringatan HUT ke-33 Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) di Jakarta.
Menurutnya, keberadaan broker menjadi bagian penting dalam ekosistem perumahan nasional, terutama untuk mempermudah proses jual-beli rumah subsidi yang telah memenuhi syarat untuk dilepas kembali.
“Kalau masyarakat sudah memenuhi syarat dan ingin naik kelas ke rumah yang lebih besar, seharusnya ada mekanisme secondary market agar rumah subsidi itu bisa dijual kembali dengan tertib. Ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi broker sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat,” ujar Menteri Maruarar dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa konsep broker rumah subsidi harus dipelajari lebih mendalam dan diatur secara baik agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah serta menjaga asas pemerataan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar juga menyoroti potensi besar pasar secondary rumah subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu terdapat sekitar 200.000 unit yang disalurkan, sementara pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 350.000 unit.
Link and Match
Menteri Maruarar menyebutkan bahwa jika tren penyediaan rumah subsidi terus berada di kisaran ratusan ribu unit per tahun, maka dalam satu dekade potensi pasarnya bisa mencapai 3,5 juta unit. Angka besar ini dinilai mampu menjadi sumber penghidupan baru bagi puluhan ribu broker properti di seluruh Indonesia.
Ia mengharapkan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan asosiasi broker seperti AREBI dapat melahirkan sistem link and match yang saling terhubung. Tidak hanya pada sisi penyediaan rumah subsidi, tetapi juga pada aktivitas transaksi dan perputaran nilai ekonominya.
“Kita ingin ekonomi di sektor bawah juga bergerak. Kalau ekosistem ini terbentuk, pemerataan ekonomi bisa tercapai dari atas hingga ke bawah,” tegasnya.