Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmen menghentikan alih fungsi hutan dan sawah setelah analisis Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hilangnya sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau di provinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kondisi itu telah membuat Jabar menjadi “market bencana”.
Menurut Dedi, kawasan hijau banyak berubah menjadi permukiman dan pabrik, termasuk di sempadan sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa hilangnya ruang terbuka menghilangkan jalur alami air untuk mengalir dan menambah kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Advertisement
“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” ujar Dedi dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/11/2025).
Ia mencontohkan dampak serius alih fungsi lahan di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, di mana sedimentasi terus meningkat sementara tidak tersedia lagi lahan untuk pembuangan lumpur.
“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” katanya.
Tertibkan Bangunan
Untuk mengantisipasi puncak musim hujan pada Desember 2025–Januari 2026, Pemprov Jabar akan menertibkan bangunan yang berdiri di atas lahan tidak sesuai peruntukan. Pemerintah juga akan mengupayakan pengembalian tanah yang disalahgunakan menjadi aset negara sesuai fungsi ekologisnya.
Selain itu, pada tahun anggaran 2025–2026, Pemprov Jabar menjadwalkan pengerukan danau-danau besar agar kembali mampu menampung air dan menekan risiko banjir.
“Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu,” tegas Dedi.