Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tim Komisi Reformasi Polri di Istana Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (7/11/2025).
Dalam kesempatan ini, Prabowo turut melantik Jimly Asshiddiqie, mantan ketua Mahkamah Konstistusi sebagai Ketua Komisi Reformasi Polri.
Advertisement
Dilansir Liputan6.com dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jimly Asshiddiqie lahir di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 17 April 1956. Dia pernah menempuh pendidikan tingkat S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1977-1982.
Usai menyelesaikan pendidikan tingkat S-1 nya, Jimly kemudian kembali meneruskan pendidikan tingkat S-2 Hukum di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1984 hingga 1986.
Lalu, Jimly kembali mengambil Program Doktor kerja sama Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden dengan gelar S-3 pada tahun 1987 hingga 1991. Tak hanya itu, pada tahun 1994 ia kembali menempuh studinya di Post-Graduate Course, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett dan beberapa kursus singkat lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Jimly diketahui juga aktif dalam sejumlah organisasi islam sejak tahun 1970. Dia diketahui pernah ikut serta dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Palembang, menjabat sebagai ketua Umum Youth Islamic Study Club Al Azhar, dan Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPМI).
Tak hanya itu, Jimly juga pernah menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dia menempati posisi sebagai Pengurus Harian (MUI), Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, hingga Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.
Bukan hanya aktif dalam berbagai organisasi islam. Jimly juga aktif dalam beberapa organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Di antaranya seperti Penasehat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Ketua Dewan Pembina Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Penasihat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, sampai jadi Penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Pernah Duduk di MPR
Jimly mengawali kariernya di bidang politik sebagai Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1988 sampai 1993.
Dia juga sempat menjabat sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Utusan Golongan) pada tahun 1997-1998, dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Republik Indonesia Periode 2003-2008.
Kemudian, dalam perjalanan kariernya Jimly juga pernah memimpin sejumlah lembaga-lembaga penting di Indonesia.
Dia pernah menduduki posisi sebagai Ketua Tim Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1997 hingga 1999, Ketua Tim Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2010, hingga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPPRI), pada tahun 2012 hingga 2017.
Raih Bintang Maha Putera Hingga Dapat Gelar Prabu Mangkunegara
Tak hanya aktif dalam sejumlah organisasi dan lembaga penting negara, Jimly juga meraih banyak penghargaan di berbagai bidang. Terdapat tanda jasa penghargaan yang ia miliki sejak tahun 1999 sampai tahun 2015.
Pada tahun 1999, Jimly berhasil mendapatkan tanda kehormatan Bintang Maha Putera Utama. Tanda kehormatan ini diberikan karena JImly dinilai telah berjasa bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.
Kemudian pada tahun 2015, Jimly pernah mendapatkan gelar Prabu Mangkunegara dari masyarakat Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Gelar ini merupakan gelar kehormatan tertinggi dari masyarakat Suku Komering.
Gelar “Prabu Mangkunegara” biasanya diberikan oleh masyarakat adat Suku Komering pada tokoh penting yang dianggap berjasa atau memiliki kedudukan tinggi. Selain Jimly, mantan presiden ke-7 RI, Joko Widodo juga pernah mendapatkan gelar yang sama.