Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meracik strategi untuk berpihak pada nelayan skala kecil. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyadari nelayan skala kecil punya peran penting.
Hal itu dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK). Dokumen ini diyakini mampu menjembatani kebijakan yang mementingkan nelayan kecil.
Advertisement
"Perikanan skala kecil adalah penyangga kesejahteraan pesisir dan ketahanan pangan," kata Trenggono dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
RAN PPSK disebut sejalan dengan mandat Food and Agriculture Organization (FAO) soal pedoman pengelolaan perikanan skala kecil. Ini pula sejalan dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petampak Garam.
"Yang saat ini juga menjadi salah satu program andalan pemerintahan kita adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang kami ditargetkan 100 di tahun ini," tuturnya.
"Ini adalah bagian dari upaya KKP untuk menciptakan kebijakan inklusif, tapi tetap terfokus dan berbasis pada riset dan juga berbasis pada saintifik," Hendra menambahkan.
Latih Pengelola KNMP
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan pembekalan kepada para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pembekalan ini menyasar pad 130 orang yang akan terlibat nantinya.
Adapun, pada tahap awal, KNMP akan dibangun di 65 titik di seluruh Indonesia. Targetnya, bisa mencapai 100 titik hingga akhir 2025.
"KNMP kami berikan kepada kampung-kampung yang masyarakatnya menerima dan punya keinginan maju dengan fasilitas yang negara berikan. Itu syarat utama KNMP dibangun di satu wilayah. Pelatihan ini penting sekali agar mereka memahami bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan baik,” kata Trenggono, beberapa waktu lalu.
Tiga Tahap Pembangunan
Pembangunan KNMP di 65 lokasi di berbagai wilayah sudah berjalan lebih dari 30 persen. Terdapat tiga tahapan pembangunan, yakni konstruksi bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan.
KKP menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,34 triliun untuk program strategis tersebut. Dari anggaran itu, sarana dan prasarana produksi yang disiapkan di lokasi KNMP.
Di antaranya tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, docking kapal, kios perbekalan melaut, SPBUN, sentra kuliner, pabrik es, cold storage, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, dan balai pelatihan.
"Semua fasilitas tersebut dibangun dengan satu tujuan yaitu menciptakan ekosistem industri perikanan rakyat yang berkelanjutan dan menyejahterakan Nelayan Indonesia,” ungkap Dirjen Perikanan Tangkap, Lotaria Latif.
Pendekatan Social Engineering
Pelatihan kewirausahaan untuk ratusan pengurus Kopdeskel menjadi bagian dari pendekatan social engineering yang dilakukan KKP dalam mengimplementasikan program KNMP.
"KNMP ini bukan hanya membangun sarana prasana perikanan, tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasiltias yang ada secara berkelanjutan sehingga ekonomi pesisir meningkat seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua,” ungkap Ketua Pelaksana KNMP, Trian Yunanda.
KKP menargetkan penyelesaian 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2025, dan mempersiapkan 1.000 lokasi KNMP di seluruh wilayah pesisir Indonesia pada tahun berikutnya. Pelatihan peningkatan kapasitas sendiri akan berlangsung sampai Kamis 30 Oktober 2025.