Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendapat banyak cerita dari sejumlah anak yang terlibat aksi demo berujung ricuh di beberapa daerah. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak tahu-menahu soal aksi itu. Mereka hanya korban dari ajakan menyesatkan.
Dia bertemu dengan beberapa anak di Cirebon dan Surabaya. Dia mendapati cerita, anak-anak tidak tahu dan tidak mengerti demonstrasi menjadi anarkis. Ajakan itu datang dari teman-teman dan makin massif di media sosial.
Advertisement
Hal itu diungkap oleh Arifah saat memberikan sambutan di focus group discussion (FGD) bertajuk 'Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum' pada Selasa (4/11/2025).
"Jadi mereka ingin tahu demonstrasi itu seperti apa. Ternyata ketika sampai di sana, ada hal-hal yang di luar dugaan," ucap Arifah kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Dia mendapat cerita, karena penasaran, anak-anak ini nekat berangkat untuk menonton aksi demo. Ternyata mereka justru terjabak dalam aksi demo ricuh.
"Dari anak-anak yang saya ajak komunikasi, ada mereka yang lagi di warung, ada yang lagi di rumah, tiba-tiba diajak oleh temannya, eh ada demo, kita nonton yuk gitu. Oke, aku mau, dijemput gitu. Akhirnya mereka dijemput. Sampai disana, khususnya di Cirebon. Ini rombongan anak-anak ini, tiga motor, nyampe disana gedung itu sudah terbakar," sambung dia.
Rasa ingin tahu anak-anak justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Dia mendapat cerita, anak-anak diajak dengan iming-iming konser musik dan pertandingan sepak bola.
"Ada beberapa anak-anak di Jawa Tengah misalkan, mereka diajak disediakan kendaraan untuk hadir di satu tempat yang informasinya adalah untuk hadir di acara konser musik dan ada pertandingan sepak bola. Ternyata anak-anak ini diturunkan di masa yang sedang melakukan demonstrasi," ucap dia.
Ada yang Menyuruh Menjarah
Menteri PPPA meyakini, anak-anak itu bukan pelaku kerusuhan. Mereka datang hanya untuk menonton di pinggir jalan. Namun saat itu, ada orang yang menyuruh mereka mengambil barang-barang yang baru dikeluarkan dari gedung tersebut.
“Ketika mereka nonton di pinggir jalan, ada orang yang menyuruh mereka mengambil barang-barang yang baru dikeluarkan dari gedung tersebut. Anak ini enggak mau," ucap dia.
Arifah menceritakan, seorang anak bahkan dipaksa membawa kursi besar milik gedung dewan. Sang anak sempat menolak dengan alasan rumahnya Kecil dan tidak muat menampung kursi besar. Akhirnya kursi itu dijual ke orang lain.
“Begitu ini dibawa, baru mau dibawa ke motor, ada seseorang yang langsung menawar. 'Saya beli ya 100 ribu'. Saya tanya, 'terus untuk apa uangmu?' 'Ya saya beli jajan saja sama teman-teman'," sambung dia.
Hal serupa juga terjadi dengan beberapa anak yang diminta membawa komputer dari lokasi.
“Mereka enggak mau bawa aslinya. Karena mereka ingin tahu demo itu seperti apa. Dan mereka tidak teriak-teriak dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis," ucap dia.
Anak Terlibat Demo Masih Bisa Dapat Surat Kelakuan Baik?
Dalam kunjungannya ke Cirebon dan Surabaya, Arifatul menyaksikan langsung wajah-wajah orang tua yang syok. Lantaran anaknya harus berhadapan dengan hukum. Begitu juga dengan anak-anak yang merasa tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan bisa berdampak sangat negatif.
Menurut Arifah, fenomena anak yang ikut dalam aksi demonstrasi bukan sekadar persoalan hukum. Tetapi masalah yang kompleks dan multidimensional. Mencakup aspek sosial, hukum, pendidikan, hingga psikologis yang menuntut pendekatan komprehensif dari berbagai pihak.
"Dengan jujur harus diakui bahwa kita belum bisa menyediakan ruang partisipasi yang aman bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga anak-anak kita membayar mahal akibat dari eksploitasi orang-orang dewasa saat itu," kata Arifah.
Dia menyebut, situasi di dua daerah yang dikunjunginya berbeda dengan wilayah lain yang mungkin lebih ricuh. Karena itu, dia juga meminta kepada Kapolres setempat agar anak-anak tersebut tetap bisa melanjutkan pendidikan secara daring.
“Dan itu sudah terjadi, dan khususnya untuk yang dikhawatirkan pada orang tua adalah, apakah mereka tetap bisa mendapatkan surat keterangan kelakuan baik ya, kalau tidak salah. Karena ini menjadi syarat yang penting ketika mereka akan mendaftarkan pekerjaan di satu tempat," ucap dia.