Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (30/9/2025) memberikan ultimatum kepada Hamas untuk menerima rencananya mengakhiri perang di Gaza dalam waktu tiga hingga empat hari.
Jika menolak, kata Trump, Hamas akan menghadapi konsekuensi berat, dikutip dari laman Japan Today, Rabu (1/10).
Advertisement
Rencana tersebut, yang didukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mencakup gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata kelompok militan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Trump bahkan menyatakan dirinya akan memimpin langsung otoritas transisi pascaperang.
Sejumlah negara besar, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal itu. Namun Hamas masih meninjau persyaratannya dan belum memberikan tanggapan resmi.
“Kami akan memberikan mereka waktu sekitar tiga atau empat hari,” kata Trump kepada wartawan. Ia menegaskan, jika Hamas menolak, mereka akan menanggung akibat serius. “Kami hanya butuh satu tanda tangan. Jika tidak ditandatangani, biayanya akan sangat mahal bagi mereka.”
Konsultasi Hamas dan Peran Qatar
Sumber Palestina yang enggan disebutkan namanya mengatakan Hamas sedang melakukan konsultasi internal, yang bisa memakan waktu beberapa hari mengingat kompleksitas masalah.
Qatar, negara yang menampung sejumlah pemimpin Hamas di pengasingan, mengumumkan akan menggelar pertemuan dengan Hamas dan pejabat Turki pada Selasa malam.
“Masih terlalu dini untuk membicarakan respons, tetapi kami optimistis rencana ini cukup komprehensif,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.
Netanyahu dan Respons Israel
Sekembalinya dari Washington D.C, Netanyahu menyatakan ia akan menyampaikan rencana tersebut kepada kabinetnya, menyebut kesepakatan itu mampu memenuhi “seluruh tujuan perang Israel.” Namun, ia menegaskan militer Israel tetap akan mempertahankan kehadiran di sebagian besar Gaza dan menolak gagasan negara Palestina.
Di dalam negeri, rencana Trump menuai kritik keras dari kalangan sayap kanan Israel. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebutnya sebagai “kegagalan diplomatik besar” dan memperingatkan perang di Gaza akan kembali berulang.
Usulan Trump juga mencakup pengerahan pasukan internasional sementara serta pembentukan otoritas transisi dengan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Negara-negara Eropa sekutu Washington seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyatakan dukungan kuat. Tiongkok dan Rusia pun turut mendukung proposal tersebut.
Skeptisisme di Gaza
Meski mendapat dukungan global, banyak warga Gaza meragukan rencana ini. “Rencana ini tidak realistis. Amerika dan Israel tahu Hamas tidak akan pernah menerima syarat seperti ini. Itu artinya perang akan terus berlanjut,” kata Ibrahim Joudeh, seorang warga Gaza berusia 39 tahun.
Otoritas Palestina menyambut rencana Trump sebagai “upaya tulus dan penuh tekad.” Namun Jihad Islam, sekutu Hamas, menilai rencana itu justru akan memperpanjang agresi terhadap rakyat Palestina.