Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Acara ini menjadi momentum penting bagi ABADI untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan arah kebijakan baru, serta memperkuat soliditas di tengah dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan generasi dan sistem sosial, serta tantangan industri alih daya di Indonesia.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa ABADI memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas, kepatuhan hukum, dan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Advertisement
"ABADI dapat menjadi center of excellence sektor alih daya, mendukung kemitraan antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan UMKM, serta menjunjung tinggi etika bisnis dan perlindungan pekerja," kata dia, Selasa (23/9/2025)
Ketua Umum ABADI periode 2025–2027, Mira Sonia menegaskan bahwa MUNASLUB ini difokuskan pada pembahasan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ABADI, khususnya terkait masa periode kepengurusan.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang untuk merumuskan program kerja dan arah kebijakan strategis organisasi untuk periode selanjutnya, sekaligus memperkuat soliditas dan sinergi antar anggota ABADI.
“Jika dilaksanakan dengan baik, benar, dan disertai pengawasan bersama yang ketat, outsourcing akan membawa banyak manfaat bagi bangsa, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus membantu menurunkan tingkat pengangguran,” tegas Mira Sonia.
Ketua Steering Committee, R. Wisnu Wibowo, menegaskan pentingnya forum ini dalam menyerap masukan dari kementerian, pengusaha, serikat pekerja, dan lembaga internasional agar ABADI mampu memainkan peran strategis di era perubahan.
“ABADI harus hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai mitra yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pemangku kepentingan industri alih daya,” ungkap Wisnu.
Menaker Yassierli Sebut 3 PR Pemerintah dan Serikat Pekerja Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM SPSI) di Karawang, Senin (1/9/2025).
Menurut Yassierli, ada tiga pekerjaan rumah (PR) utama yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu pembaruan regulasi, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta upskilling dan reskilling tenaga kerja.
Menaker menyebut sejumlah isu ketenagakerjaan masih membutuhkan solusi komprehensif, mulai dari upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, hingga pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya melihat ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita,” ujarnya.
Menaker Berharap FSP LEM SPSI Bisa Disebarkan ke Seluruh Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Menurutnya, dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama.
“Produktivitas kita masih 10% di bawah rata-rata ASEAN. Mimpi besar saya, SP/SB menjadi champion produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi pelatihan ahli produktivitas. Ia berharap, ke depan FSP LEM SPSI akan terlibat dalam program training of trainers (ToT) agar nantinya bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.