Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat hari ini untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York.
Kehadiran Prabowo sekaligus menandai komitmen Indonesia terhadap multilateralisme di tengah dinamika global.
Advertisement
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo mendapat undangan langsung untuk hadir dalam forum internasional tahunan tersebut.
"Memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Berdasarkan informasi, Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum.
"Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia, kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir,” tambah Prasetyo.
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya memastikan Prabowo akan memimpin langsung delegasi Indonesia. Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, mengungkapkan Indonesia mendapat giliran pidato ketiga.
"Urutan pertama secara tradisi adalah Brasil, kedua Amerika Serikat, dan Indonesia tahun ini mendapat giliran ketiga berdasarkan hasil undian,” katanya dalam press briefing di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Pidato kepala negara di Sidang Umum PBB dibatasi 15 menit. Lampu tanda akan berkedip pada menit ke-12, dan berubah merah pada menit ke-15 untuk menandakan batas waktu.
Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI, Umar Hadi, menambahkan kehadiran Prabowo akan menegaskan konsistensi Indonesia memperjuangkan reformasi multilateralisme, termasuk isu Palestina, iklim, kesehatan mental, hingga penghapusan senjata nuklir.
"Isu Palestina, serangan terhadap negara berdaulat, serta berbagai topik tematik akan menjadi sorotan,” ujarnya.
Sidang Majelis Umum tahun ini istimewa karena bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya PBB.
Selain itu, terdapat pula pertemuan tingkat tinggi terkait solusi dua negara pada 22 September, serta 176 pertemuan resmi dan side events. Indonesia tercatat mendapat undangan lengkap, mulai dari level kepala negara hingga pakar.