Mengenal One Big Beautiful Bill Act, RUU Sapu Jagat Andalan Trump

Trump dijadwalkan akan menandatangani One Big Beautiful Bill Act pada Jumat, (4/7/2025), bertepatan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan AS.

oleh Khairisa FeridaDiperbarui 04 Juli 2025, 10:35 WIB
Ketua DPR AS dari Partai Republik Mike Johnson dikelilingi oleh anggota Kongres dari Partai Republik saat menandatangani RUU andalan Presiden Donald Trump yang berisi pemotongan pajak dan pemangkasan belanja pemerintah, Kamis, (3/7/2025), di Gedung Capitol, Washington DC. (Dok. AP/Julia Demaree Nikhinson)

Liputan6.com, Washington, DC - Kongres Amerika Serikat (AS) pada Kamis (3/7), telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tentang belanja dan pajak, yang dijuluki Donald Trump "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA).

Jadi, apa itu "One Big Beautiful Bill Act" yang akan segera disahkan Trump?

"One Big Beautiful Bill Act" adalah paket kebijakan menyeluruh yang mencerminkan inti dari cara pandang pemerintahan Trump di periode keduanya:

  • Pajak lebih rendah: Pada masa jabatan pertama, Trump mengesahkan Tax Cuts and Jobs Act 2017, yang menurunkan tarif pajak bagi individu dan bisnis. Namun, sebagian besar pemotongan pajak itu dirancang hanya berlaku sementara, dan dijadwalkan berakhir pada akhir 2025. Lewat "One Big Beautiful Bill Act", pemotongan pajak itu tidak lagi memiliki masa kedaluwarsa.
  • Pengurangan peran pemerintah dalam layanan sosial: Pemerintah mengurangi pendanaan untuk program-program bantuan sosial, seperti Medicaid (asuransi kesehatan untuk warga berpenghasilan rendah) dan SNAP (bantuan pangan), dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan negara dan terdorong untuk bekerja atau mencari penghasilan sendiri.
  • Militer yang lebih kuat: Melansir The Hill, RUU ini mengalokasikan dana sebesar USD 150 miliar untuk belanja pertahanan, yang mencakup pembangunan kapal, proyek sistem pertahanan rudal "Golden Dome", serta pengisian kembali persediaan rudal presisi dan amunisi militer AS.
  • Pengawasan perbatasan yang lebih ketat: Pendanaan sebesar USD 150 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan tembok perbatasan, penegakan hukum imigrasi, dan deportasi.
  • Lebih sedikit campur tangan pemerintah: "One Big Beautiful Bill Act" mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari warga dengan mencabut sejumlah insentif pajak untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik, serta merevisi atau membatalkan sebagian regulasi federal di sektor energi dan bisnis. Kebijakan ini bertujuan memberi ruang lebih besar bagi mekanisme pasar dan mengurangi keterlibatan negara dalam pengaturan ekonomi.

Kritik Elon Musk

CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, membuat gestur yang dibandingkan dengan hormat ala Nazi saat berpidato selama parade pelantikan Donald Trump di Capitol One Arena, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). (Dok. Angela Weiss/AFP)

Elon Musk, donatur terbesar untuk kampanye Trump dalam Pilpres AS 2024 namun kini menjadi pihak yang berseberangan, adalah salah satu kritikus "One Big Beautiful Bill Act".

"Ini akan menghancurkan jutaan pekerjaan di AS dan menyebabkan kerugian strategis besar bagi negara kita!" sebut CEO Tesla dan SpaceX itu pada Sabtu (29/6).

"Benar-benar gila dan merusak," tambah Musk. "RUU ini memberi subsidi kepada industri-industri masa lalu sambil merusak secara serius industri-industri masa depan."

Musk seperti dilansir CBS News mengatakan, pengesahan One Big Beautiful Bill Act akan menjadi "bunuh diri politik bagi Partai Republik".

Komentar Musk itu kembali membuka konflik panas yang baru-baru ini terjadi antara dirinya sebagai mantan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan pemerintahan yang baru saja dia tinggalkan.

Musk menolak keras "One Big Beautiful Bill Act", salah satunya karena besarnya anggaran yang diusulkan. Dia menyebut tingkat belanja pemerintah yang tercantum dalam RUU tersebut "gila" dan mengecam ketentuan menaikkan plafon utang negara sebesar USD 5 triliun.

Bagaimanapun, kritik Musk tak lepas dari dampak langsung kebijakan ini terhadap bisnisnya. Tesla, sebagai produsen mobil listrik dan penyedia solusi energi terbarukan, sangat bergantung pada insentif pemerintah. Menurut analisis JPMorgan Chase, penghapusan kredit pajak kendaraan listrik dalam RUU ini dapat menyebabkan Tesla merugi hingga USD 1,2 miliar.

Dalam laporan tahunannya yang diajukan awal tahun ini, perusahaan mengakui bahwa penghentian program-program tersebut "dapat merugikan bisnis kami karena "membuat produk kami menjadi kurang kompetitif di mata konsumen".

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya