Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tengah menjalani sidang lanjutan terkait dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.
Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Advertisement
Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta untuk bersabar soal kapan kongres partainya akan digelar. Sehingga, belum bisa dipastikan apakah akan digelar Agustus 2025 atau tidak.
"Sabar. Belum ya, belum ada spil," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
Ketua DPR RI ini menegaskan, untuk meminta publik bersabar terkait kapan pelaksanaan Kongres PDIP itu akan digelar.
Termasuk siapa yang nantinya akan ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kongres PDIP tersebut.
"(Waktu dekat) Sabar. Pasti nanti kita umumin secepatnya (Ketua Pelaksananya)," pungkasnya.
Sidang Tuntutan Hasto
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah mempersiapkan materi pleidoi meski saat ini persidangan masuk tahapan pembacaan tuntutan. Hasto mengatakan, materi pembelaan yang sudah dipersiapkannya menitikberatkan pada prinsip morality of law dan due process of law.
"Pleidoi yang saya siapkan sudah selesai," kata Hasto sebelum sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7).
Hasto mengungkapkan pleidoi yang akan dibacakan pekan depan itu akan menjadi momen penting dalam membela prinsip-prinsip hukum yang adil dan bermoral.
"Good news-nya, pleidoi sudah saya selesaikan, tinggal disesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law,” ujarnya.
Kongres PDIP
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, arus bawah partai menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030.
Menurutnya, Kongres PDIP mendatang hanya tinggal mengukuhkan keputusan tersebut.
"Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030," ujar Djarot saat diwawancarai di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6).
Meski demikian, Djarot menegaskan, waktu pelaksanaan kongres masih menunggu keputusan dari Megawati sebagai ketua umum.
"Kongres tunggu keputusan ketua umum karena anggaran dasar rumah tangga itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum," tutupnya.
Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com