Liputan6.com, Jakarta - Stairlift di Candi Borobudur yang dipasang pemerintah saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang didampingi Presiden RI Prabowo Subianto menuai pro kontra. Benda tersebut diklaim pemerintah sebagai cara mewadahi masyarakat berkebutuhan khusus dan inklusifitas, mendapat penolakan dari para penjaga keaslian budaya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersuara. Menurut dia, pemasangan stairlift di Candi Borobudur haruslah memperhatikan keseimbangan antara nilai pelestarian dan prinsip inklusivitas.
Advertisement
"Komisi X mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas bagi semua. Namun hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keaslian dan integritas situs warisan dunia seperti Borobudur yang dilindungi oleh UNESCO," kata Hetifah melalui pesan singkat diterima, Sabtu (31/5/2025).
Politisi Golkar mendorong, pemerintah harus transparan dalam proses perencanaan, melakukan konsultasi terbuka dengan ahli konservasi, arkeolog, serta UNESCO sebagai pemilik mandat pelestarian warisan dunia.
"Pemasangan stairlift di situs bersejarah seperti Borobudur pasti akan memunculkan kekhawatiran akan potensi kerusakan fisik dan gangguan estetika," wanti dia.
Simbol Peradaban
Hetifah menegaskan, Candi Borobudur bukan sekadar objek wisata, melainkan situs spiritual dan simbol peradaban. Setiap intervensi fisik, terutama yang bersifat permanen, harus memenuhi prinsip reversibility atau dapat dilepas tanpa merusak, minimal intervention, dan tidak mengganggu panorama asli.
"Kami mendorong evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini dan memastikan bahwa solusi yang diambil tetap mengedepankan prinsip pelestarian, bukan yang terburu-buru dan bisa berdampak jangka panjang," saran dia.
Aksesibilitas di Negara Lain
Hetifah mencatat, di negara-negara seperti Yunani dan Mesir, aksesibilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus di situs kuno umumnya difasilitasi melalui teknologi virtual, tur digital, atau zona interaktif di museum sebagai bentuk edukasi inklusif.
Dia pun berharap, Pemerintah Indonesia juga bisa mengedepankan pendekatan yang lebih inovatif dan konservatif, tanpa harus melakukan intervensi langsung ke struktur candi. Sebab, Prinsip inklusivitas tidak harus diwujudkan dengan cara yang justru mengorbankan nilai universal dari warisan budaya dunia seperti Borobudur.
"Perlu dicari jalan tengah yang menjamin hak akses tanpa mengabaikan tanggung jawab pelestarian. Pemasangan stairlift perlu dikaji dengan melibatkan semua pihak berkepentingan dan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain," dia menandasi.