Liputan6.com, Jakarta Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan atau ormas dewasa ini kian menjadi sorotan. Misalnya, peristiwa mobil terbalik dan terbakar di jalan samping TPU Pondok Ranggon Depok ternyata dilatarbelakangi penangkapan ketua ormas.
Selain itu, kini di Bali pun sudah ada penolakan terhadap salah satu ormas.
Advertisement
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun menjadi salah satu pihak yang menyoroti situasi ini. Dia meminta negara bisa bersikap tegas kepada para pihak yang mengacau.
"Negara tidak boleh didikte, kalah, dan tunduk kepada siapa pun, apalagi sama para preman berkedok ormas ini. Dan ormas ini tidak berhak melakukan penyegelan, menyerang, atau melakukan penegakan hukum dalam bentuk apa pun. Semua itu kewenangannya aparat penegak hukum, bukan ormas," kata dia dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Politikus NasDem ini pun meminta setiap ormas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apa pun.
"Kalaupun ormas ingin melakukan kegiatan-kegiatan kamtibmas, itu wajib di bawah koordinasi dan arahan dari pihak kepolisian. Tidak boleh asal bergerak, seakan-akan menjadi representasi negara dalam menegakkan hukum. Enggak ada ceritanya ormas itu jadi penegak hukum," ungkap Sahroni.
Dia pun meminta, masyarakat juga tak takut melaporkan ormas yang bertindak semena-mena.
"Jadi masyarakat jangan takut laporkan ormas yang bertindak semena-mena, apalagi kriminal. Nanti polisi yang akan menindak tegas mereka semua," pungkasnya.
HomeNewsPeristiwa Danjen Kopassus: Ormas Ganggu Keamanan Harus Ditindak
Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi mengatakan bahwa kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak.
Danjen Kopassus memahami bahwa ormas dan premanisme merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Namun, kegiatan-kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan.
"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," kata Mayjen TNI Djon usai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4) seperti dilansir Antara.
Mayjen TNI Djon mengatakan bahwa ormas yang ada saat ini tidak semuanya berisi preman. Begitu pula tidak semua preman tergabung ke dalam ormas.
Jika ormas-ormas melakukan kegiatan yang positif dan mendukung pemerintah, menurut dia, keberadaan ormas akan bermanfaat.
Namun, jika kegiatan kelompok-kelompok di dalam ormas tersebut berhubungan premanisme, lanjut dia, akan berdampak negatif.
Ia menganggap bahwa premanisme merupakan orang-orang yang tidak ingin kerja, tetapi harus punya pendapatan yang besar.
"Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," katanya.
Pembangunan Pabrik BYD Diganggu Ormas
Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Eddy yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.
Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan dengan pemerintah RRT, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu. Menurut dia, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme.
Jangan sampai, kata dia, investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.
"Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," katanya.