Pramono: Ormas Jangan Palak Pengusaha untuk Kasih THR

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak melakukan pemaksaan kepada pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran.

“Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada pemaksaan dari ormas, atau siapapun untuk minta THR,” kata Pramono di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa 10 Maret 2026.

Menurutnya, stabilitas lingkungan usaha di Jakarta perlu dijaga bersama agar kegiatan ekonomi dapat terus berjalan dengan baik, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri ketika aktivitas bisnis meningkat.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban di ibu kota.

“Jakarta ini terutama kita menjaga kehidupan yang sudah berjalan dengan baik,” ujar Pramono.

Diketahui, jelang lebaran sejumlah orang yang mengaku dari ormas kerap meminta THR secara paksa ke berbagai pihak. Dalam aksinya, mereka kerap melakukan dengan cara paksa dan intimidasi.

Mereka kerap berkeliling ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat yang bisa dimintai THR menjelang hari raya Lebaran.

Surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mengatasnamakan Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok beredar di kalangan pengusaha angkutan barang yang beroperasi di kawasan pelabuhan. Dokumen tersebut tertanggal 4 Maret 2026.

Dalam surat itu tercantum kop Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok lengkap dengan nomor surat serta perihal “partisipan perayaan Idul Fitri 1447 H tahun 2026”.

Surat ditujukan kepada Direktur atau pimpinan perusahaan angkutan barang. Pada bagian bawah tercantum tanda tangan atas nama staf. Isi surat itu meminta bantuan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M, kami keluarga besar Sat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengharapkan bantuan Tunjangan Hari Raya kepada Bapak/Ibu/Saudara/I,” seperti dikutip dari isi surat yang beredar.

Surat tersebut juga menyebut permintaan bantuan itu sebagai bentuk partisipasi dan kerja sama.

“Atas partisipasi dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal Bapak/Ibu/Saudara/I serta mendapatkan balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin,” sambungan isi surat tersebut.

Terkait hal ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung turun tangan melakukan penyelidikan untuk memastikan asal-usul dokumen tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya sedang menelusuri kebenaran surat yang beredar tersebut.

“Lagi diselidiki, karena Polres Tanjung Priok tidak pernah mengirim dokumen tersebut,” singkat Budi saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2026).