Liputan6.com, Jakarta Kenaikan harga kelapa yang kini menyentuh kisaran Rp6.400–Rp6.800 per kilogram disambut antusias oleh petani kelapa di seluruh Indonesia. Namun, di balik euforia naiknya harga kelapa tersebut, muncul kekhawatiran dari kalangan industri yang mengusulkan moratorium ekspor kelapa selama enam bulan.
Usulan itu langsung mendapat penolakan keras dari Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO).
Advertisement
Ketua PERPEKINDO, Muhaemin Tallo, menegaskan bahwa kenaikan harga kelapa merupakan bentuk keadilan bagi petani yang telah puluhan tahun terpuruk akibat rendahnya harga komoditas tersebut.
"Sejak era 1990-an, minyak kelapa perlahan tergantikan oleh minyak sawit. Harga kelapa anjlok dan bertahan di Rp1.000–Rp1.500/kg selama lebih dari 10 tahun. Pemerintah dan industri diam saja saat petani kelapa menjerit. Kini ketika harga membaik, tiba-tiba semua panik," kata Muhaemin, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Petani Makin Semangat
PERPEKINDO mencatat bahwa lonjakan harga kelapa saat ini telah memicu semangat petani untuk melakukan replanting atau penanaman ulang di berbagai daerah. Hal ini dinilai sebagai momentum penting untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia yang sempat meredup.
Muhaemin menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas areal tanam kelapa terus menurun, dari 3,9 juta hektar pada 1990 menjadi hanya 3,2 juta hektar pada 2024.
Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh harga kelapa yang tidak menguntungkan, sehingga banyak petani memilih mengalihkan lahannya menjadi perkebunan sawit atau tambang, terutama di wilayah Maluku, Sulawesi, dan Sumatera.
Dampak Puluhan Tahun Harga Rendah
Data PERPEKINDO mencatat, sekitar 6 juta kepala keluarga menggantungkan hidup dari sektor kelapa, dengan total lebih dari 18 juta jiwa termasuk anak-anak dan pekerja pendukung seperti tukang panjat dan pengupas kelapa.
"Terdapat sekitar 6 juta kepala keluarga petani kelapa di Indonesia. Jika dihitung dengan tanggungan keluarga (rata-rata 2 anak per petani), ada 18 juta jiwa yang bergantung pada sektor ini. Belum termasuk tukang panjat dan tukang kupas kelapa," jelasnya.
PERPEKINDO menegaskan bahwa ekspor kelapa justru menjadi insentif penting bagi petani untuk merawat dan memperbaharui kebun mereka. Menurutnya, moratorium ekspor hanya akan mematikan semangat petani yang baru saja tumbuh kembali.
Dengan semangat yang mulai bangkit, para petani berharap pemerintah lebih berpihak pada kesejahteraan petani kelapa, bukan hanya pada kepentingan industri.
"Kami petani kelapa sudah menderita puluhan tahun. Jangan kembalikan kami ke masa kelam itu. Beri kami hak untuk sejahtera," pungkas Muhaemin.
Mendag Ungkap Penyebab Harga Kelapa Melejit
Pengusaha dinilai lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat. Hal ini lantaran harga kelapa bulat lebih tinggi sehingga memicu stok kelapa di dalam negeri berkurang.
Demikian disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso,seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/4/2025).
Budi menuturkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal.
Berdasarkan pertemuan itu, didapatkan harga kelapa yang diekspor lebih mahal sehingga lebih banyak pengusaha yang mengalihkan stok untuk dijual ke luar negeri.
"Ini mahal, karena di ekspor ya. Harga ekspor memang lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Karena semua ekspor, akhirnya jadi langka dalam negeri," ujar Budi.
Ia juga mengatakan pertemuan antara pelaku industri kelapa dan eksportir, untuk mencari kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak terkait dengan harga dan stok di dalam negeri.
"Biar nanti ada kesepakatan yang lebih baik. Karena kita juga di dalam negeri membutuhkan. Tetapi harga tentunya juga kalau murah kan, petani dan eksportir kan nggak mau. Jadi nanti kita cari kesempatan yang lebih baik," kata dia.