Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk menggabungkan perusahaan pelat merah di sektor galangan kapal. Tercatat ada 3 perusahaan yang bergerak di bisnis galangan kapal.
Niatan ini disampaikan Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya ini bagian dari transformasi yang dijalankan di perusahaan pelat merah.
Advertisement
"Ada BUMN galangan yang akan kita merger nanti," ungkap Erick Thohir dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Sebagai informasi, ada tiga BUMN galangan kapal dalam klaater industri manufaktur. Diantaranya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kendati begitu, Erick belum merinci realisasi merger ketiganya. Termasuk bentuk penggabungan ketiga BUMN Galangan tersebut.
Merger tadi jadi satu perhatian Erick Thohir dari pemanfaatan dari pagu anggaran Rp 305 miliar yang akan diterima Kementerian BUMN di 2024. Di sisi lain, dana itu juga digunakan untuk pengembangan berbagai sektor.
Mulai dari peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN, lalu restrukturisasi BUMN karya, Holding BUMN Industri Pertahanan atau Defend ID, monitoring oenygasan BUMN sampai dukungan konsolidasi Holding Danareksa.
"(Selanjutnya) BUMN Farmasi, kehutanan, dan juga manufaktur, pengelolaan TJSL BUMN, lalu inventarisir aset bermasalah di BUMN yang sedang kita rapikan sekarang," kata dia.
Anggaran Kementerian BUMN
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku senang lantaran untuk pertama kalinya pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun anggaran 2024 menembus lebih dari Rp 300 miliar.
"Ini pertama kalinya pagu kita akan tembus di atas Rp 300 (miliar). Saya rasa jadi Alhamdulillah seindah ruangan ini hari ini gitu jadi Rp 305 miliar angkanya hari ini," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (31/8/2023).
Dalam paparannya, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN belum pernah mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan baru mendapatkan pada tahun 2023 dan 2024.
Diketahui sebelumnya pada Rapar Kerja 5 Juni 2023, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255 miliar.
Advertisement
Tambahan Anggaran
Selain pagu indikatif tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp56 miliar.
"Komisi VI DPR RI pada rapat kerja 5 Juni 2023 telah menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp 255.661.449, serta usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 sebesar Rp 56.477.660 untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir," ujar Aria saat membuka rapat kerja dengan Menteri BUMN.
Selanjutnya berdasarkan nota keuangan peserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, anggaran Kementerian BUMN Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 memang direncanakan sebesar Rp 305,7 miliar, yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp 208,9 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 96,7 miliar.
Menurut Aria, pagu anggaran tahun 2024 tersebut, lebih tinggi sebesar Rp 47,8 miliar dibanding tahun anggaran 2023 sebesar Rp 257,8 miliar, karena terdapat beberapa rencana kegiatan inisiatif baru tahun anggaran 2024 terkait rumusan kebijakan strategis BUMN berbagai sektor.
