Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyinggung pasal karet Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menurutnya membelenggu sikap kritis warga negara yang disampaikan lewat kritik.
Anies menjelaskan, pemerintahan sudah semestinya jadi tujuan kritik masyarakat yang dipimpinnya. Lalu, Anies lantas menyinggung pernah mendapatkan banyak kritik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Advertisement
"Saya pernah berada di pemerintahan. Pemerintahan itu jadi alamatnya kritik," kata Anies dalam acara "Titip Harapan Milenial Menyampaikan, Anies Baswedan Mengerjakan" di Restaurant Al Jazeerah Polonia, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).
Anies menyebut, dalam bentuknya memang kritik disampaikan dengan cara yang beragam. Ada yang disampaikan dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik. Menurutnya, kritik merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pikirannya.
"Selama berada di pemerintahan itu tidak penting soal nyaman dan tidak nyaman. Apapun yang dikatakan itu adalah hak warga untuk menyampaikan pikirannya, itu hak mereka," kata Anies.
Anies menuturkan, selama menjabat di DKI Jakarta pun dia tak pernah menuntut warga yang melayangkan kritik kepadanya. Padahal, kata Anies kala itu kritik yang datang kepadanya cukup banyak.
"Saya tidak pernah menuntut siapapun yang padahal kalau lihat dosisnya, dosisnya agak lumayan tuh kemarin di Jakarta, lumayan. Tapi kita nggak pernah tuntut, nggak pernah proses, biarkan saja," ucap dia.
Kritik sebagai Publik Education
Oleh sebab itu, Anies memandang kritik sebagai publik education. Pemerintah, kata dia harusnya mendengarkan dan menjawab kritik yang disampaikan masyarakat.
"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta. Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data dan fakta, nggak perlu marah," ucap Anies.
Advertisement
