Rombongan Politikus Inggris Kunjungi Taiwan Bikin China Geram, Disebut Pelanggaran Mencolok

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan komite dalam mempelajari pergeseran kebijakan luar negeri Inggris menuju kawasan Indo-Pasifik, yang dianggap London sebagai prioritas ekonomi dan diplomatik sejak meninggalkan Uni Eropa.

"Indo-Pasifik, dan kekuatan hubungan kita di kawasan ini, sangat penting bagi Inggris. Di kawasan Indo-Pasifik, suara Taiwan unik dan tak ternilai,” kata ketua komite Alicia Kearns dalam sebuah pernyataan menjelang kunjungan lima hari tersebut.

Komite, yang meneliti kebijakan pemerintah, termasuk legislator dari Partai Konservatif yang berkuasa serta oposisi Partai Buruh dan Nasionalis Skotlandia.

“Benar sekali bahwa negara-negara demokrasi terlibat dalam dialog satu sama lain,” kata ketua komite Alicia Kearns menanggapi pernyataan China tersebut.

"Sementara Partai Komunis China telah memilih untuk menghentikan dialog dengan memberikan sanksi kepada anggota parlemen Inggris, saya percaya bahwa terlibat dengan, dan mendengarkan, teman-teman kita di seluruh Indo-Pasifik adalah penting."

Pada Maret 2021, China memberlakukan sanksi terhadap sembilan warga Inggris, termasuk beberapa anggota parlemen terpilih, karena menyebarkan apa yang dikatakannya sebagai "kebohongan dan disinformasi" tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Hubungan diplomatik Inggris dengan China telah tegang selama beberapa tahun, di tengah pertikaian tentang hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, dan protes massal yang mengguncang bekas jajahan Inggris di Hong Kong pada 2019 dan menyebabkan penerapan undang-undang keamanan nasional.

Minggu ini Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan bahwa apa yang disebut "era emas" hubungan antara London dan Beijing telah berakhir dan bahwa China merupakan "tantangan sistemik" terhadap "nilai dan kepentingan" Inggris.

Pada bulan Agustus, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan, memicu latihan perang skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Tiongkok dan semakin mempererat hubungan antara Beijing dan Amerika Serikat.

AS memiliki hubungan formal dengan China, tetapi di bawah kebijakan "ambiguitas strategis" memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Beijing telah meningkatkan tekanan di pulau itu sejak Tsai pertama kali terpilih sebagai presiden pada tahun 2016, tetapi semakin banyak politikus dari AS dan Eropa yang menunjukkan kesediaan untuk melakukan perjalanan ke Taipei meskipun China keberatan.