Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Itu karena pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
"Pada 2023-2024 ini, PUPR dan pemerintah pada umumnya akan sangat selektif membangun infrastruktur yang baru. Hanya yang merupakan perintah Presiden, lainnya kami akan menyelesaikan yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami laksanakan, dan memanfaatkan yang sudah kami selesaikan," kata dia melansir Antara di Jakarta, Rbau (5/10/2022).
Advertisement
Dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan manfaat 61 bendungan yang telah dan sedang dibangun untuk menambah kapasitas air. Pemanfaatan dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan irigasi, pemasangan turbin untuk listrik, serta untuk pengendalian banjir.
"Ini kesempatan dan jadi dukungan untuk Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) untuk memanfaatkan water storage di bendungan-bendungan tersebut," katanya.
Pembangunan bendungan menjadi salah satu bagian dari program infrastruktur di bidang pertanian sejak Presiden Jokowi menjabat.Tercatat ada 29 bendungan yang sudah tuntas dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan hingga 2022 ini.
Senada, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan ke depan APBN akan diprioritaskan pada fungsionalisasi aset air minum sehingga tidak akan ada pembangunan bendungan baru dalam dua tahun ke depan.
"Masih rendahnya cakupan layanan air minum, bukan hanya refleksi rendahnya pendanaan, tapi pengelolaan sisi penyediaan air minum yang kurang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur yang sudah dibangun namun belum bisa dikelola dengan baik," katanya.
Jokowi Targetkan Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai sebelum tahun 2024 mendatang.
Ini diungkapkan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022.
"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat berlangsung.
Selain itu, Jokowi memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja.
Kemudian PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," ucap Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 414,3 triliun.
Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp 140,1 triliun.
"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp 101,2 triliun," ujar Airlangga.
Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah.
Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.
Advertisement
IKN Jadi Proyek Stretagi Nasional
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pendanaan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional tidak akan bisa bergantung hanya dari APBN saja. Pun juga tak akan mampu bila bersender pada neraca keuangan BUMN karya.
Pasalnya, Sri Mulyani menyatakan, negara membutuhkan dana yang teramat besar untuk membangun proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.
"Karena kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur bukan Rp 100 triliun, bukan Rp 700 triliun, but it can be ribuan triliun rupiah," ujar Sri Mulyani dalam acara penyelesaian transaksi antara PT Waskita Toll Road dengan INA, Selasa (6/9/2022).
Bendahara Negara mencatat, gelontoran investasi Proyek Strategi Nasional (PSN) di bidang infrastruktur untuk periode 2016-2022 telah mencapai angka Rp 716,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ada 128 proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun oleh pemerintah sejak 2016 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp 716,4 triliun.
"Tadi pagi kita rapat dengan Pak Presiden (Jokowi) bicara tentang PSN, selama 2016-2022 ini ada 128 PSN yang dibangun oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan dari sisi strategis pembiayaan, karena ini merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunan pemerintah, 128 PSN ini biaya investasinya sebesar Rp 716,4 triliun," bebernya.
Sejak 2016, lanjut Sri Mulyani, Indonesia mulai mencanangkan untuk membangun Indonesia. Pasalnya, pemerintah mulai mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan ditemukan bahwa Indonesia dari sisi rangking masuk sebagai negara emergency yang memiliki gap insfrastruktur amat serius.
"Jadi kita bicara ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara high income, menjadi negara yang kompetitif, produktif, maka tidak ada pilihan selain investasi di bidang sumber daya manusia. Maka investasi di bidang infrastruktur menjadi persyaratan," tegasnya.
