Pembeli SBN Ritel Paling Banyak Milenial dan Perempuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut instrumen surat berharga negara (SBN) ritel saat ini sudah bisa dibeli secara digital.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Jul 2022, 19:00 WIB
Pekerja melihat informasi mengenai Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 melalui website Kemenkeu di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel terakhir tahun 2019 secara daring, yakni Sukuk Tabungan (ST) seri ST006. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut instrumen surat berharga negara (SBN) ritel saat ini sudah bisa dibeli secara digital. Adapun konsumennya mayoritas dari kalangan perempuan dan generasi milenial.

Banyaknya perempuan yang membeli SBN dari pemerintah menunjukkan mereka semakin cerdas dalam menginvestasikan hartanya.

"Perempuan itu trustworthy dan mereka juga savvy investor, mereka juga cerdas dalam menginvestasikan termasuk membeli surat berharga," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7/2022).

Generasi milenial juga sekarang banyak yang membeli SBN ritel. Tingginya minat tersebut tak lain karena SBN ritel bisa diakses melalui aplikasi.

"Waktu kita meng-issue surat berharga negara kita sekarang juga melakukan SBN ritel itu digital juga, sehingga bisa reach kepada Kelompok milenial," kata dia.

Dia pun mengapresiasi kalangan perempuan dan milenial yang dinilai lebih baik dalam mengelola keuangan.

"Mohon maaf bapak-bapak saya tidak sebut ya jadi milenial dan ibu-ibu itu memang yang hebat maksudnya pembelian SBN Mbak, dengarkan bapak-bapak," katanya sambil bergurau.

 

2 dari 3 halaman

Penggunaan Aplikasi Digital

Cara pembelian SBN dari Aplikasi Bibit

Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga dilakukan dalam operasi perbendaharaan negara. Sekarang semua pengguna kuasa anggaran menggunakan aplikasi DigiPay.

Para pengguna kuasa anggaran ini berbelanja bisa menggunakan kartu kredit atau DigiPay. Bahkan dalam hal pengadaan juga menggunakan aplikasi, terutama bagi UMKM di platform UMKM.

Hal ini menunjukkan digitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas penyaluran bantuan sosial saja. Melainkan juga dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita juga mentransformasi cara kita bertransaksi dan kita akan menggunakan keuangan negara untuk mentransformasi ekonomi, government dan citizen menjadi digital," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Pemerintah Targetkan Raup Rp 100 Triliun dari Penerbitan SBN Ritel

Pekerja melihat informasi mengenai Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 melalui website Kemenkeu di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Pemerintah menerbitkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel terakhir tahun 2019 secara daring, yakni Sukuk Tabungan (ST) seri ST006. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan perolehan dana Rp 100 triliun dari produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Direktur Surat Utang Negara, DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan menuturkan, pemerintah berencana menerbitkan 7 SBN Ritel pada 2022.

Rinciannya, tiga di antaranya merupakan SBN Ritel Konvensional, yakni ORI021 pada Januari-Februari 2022. Kemudian ORI022, pada September-Oktober dan Savings Bond Ritel (SBR) dan pada Mei-Juni.

Selanjutnya ada empat produk syariah. Yakni SR016 pada Februari-Maret, Sukuk Wakaf Ritel pada April dan Juni, dilanjutkan dengan Sukuk Ritel di Agustus-September dan terakhir Sukuk Tabungan di bulan Oktober dan November.

"Dari sisi target, kalau tahun kemarin kita bisa mencapai sekitar Rp 97 triliun, tahun ini kita targetkan dalam strategi kita sekitar Rp 100 triliun,” kata Deni dalam diskusi virtual - Kekuatan Ekosistem Digital dan Perluasan Distribusi SBN di 2022, Jumat (21/1/2022).

Deni menambahkan, sejauh ini harapannya tadi bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan APBN defisit, tapi juga untuk pendalaman pasar memperluas basis investor ritel. Namun, demikian, Kemenkeu juga akan mencermati dinamika pasar terkait minat masyarakat terhadap instrumen tersebut.

"Kita melihat minat masyarakat, kalau semakin meningkat, kita juga akan pertimbangkan apakah bisa meningkatkan kuota yang saat ini kita tetapkan,” kata Deni.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya