Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi RI Bergerak dari Abu-Abu ke Kelabu

Bappenas mencatat investasi dan hilirisasi ternyata belum mampu mendorong kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB)

oleh Tira Santia diperbarui 31 Mar 2022, 17:30 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membacakan pandangan pemerintah terkait RUU IKN pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengakui upaya Indonsia dalam mengundang investasi dan hilirisasi ternyata belum mampu mendorong kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 20 persen.

Suharso menilai perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang dalam pengembangan industri dan investasi di Indonesia, agar mampu mendongkrak kontribusi industri manufaktur kepada PDB.

"Secara makroekonomi pertumbuhan ekonomi kita 5 persen, tetapi bergeraknya dari abu-abu ke kelabu. Kalau Singapura bergerak 1 persen sampai 2 persen, itu beda sekali terlihatnya dengan Indonesia ketika bergerak 1 persen sampai 2 persen, isinya beda," dalam  penandatanganan nota Kesepahaman MoU Mendorong Investasi dengan BKPM, di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa struktur perekonomian Indonesia sebesar 55 persen itu diantaranya berasal dari konsumsi. Maka, Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB, lalu belanja pemerintah kontribusinya sekitar 15 persen.

"Di kita (dari pertumbuhan ekonomi) yang bergerak konsumsi. (Belanja pemerintah) 15 persen dan (konsumsi) 55 persen, sudah 70 persen (kontribusinya terhadap PDB). Investasinya yang kita ingin tahu,” ungkapnya.

 

2 dari 2 halaman

Butuh data BKPM

Anak-anak dengan latar gedung bertingkat menikmati minuman di Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih tinggi, pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dari pertumbuhan 3,69 persen pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh karena itu, untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama yaitu salah satunya BKPM.

"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Monoarfa.

Jika semua basis data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel. Maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data PMTB atau data investasi Indonesia.

Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), karena hal itu mencerminkan tidaknya dalam mendorong industri manufaktur.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya