Pemerintah Belanjakan APBN Rp 127,2 Triliun dalam Sebulan

Realisasi belanja negara pada Januari 2022 sebesar Rp 127,2 triliun.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Feb 2022, 21:12 WIB
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta Realisasi belanja negara pada Januari 2022 sebesar Rp 127,2 triliun. Belanja tersebut disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 21,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 50,4 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 54,9 triliun.

"Pada Januari kita telah belanjakan (APBN) sebesar Rp 127,2 triliun," kata Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (22/2).

Sri Mulyani menilai belanja non KL di awal tahun sudah tinggi. Belanja negara terseut digunakan untuk melindungi masyarakat terhadap tekanan kenaikan harga energi dan kesehatan. Mengingat guncangan akibat pandemi ini masih terjadi di beberapa sektor.

"Di kesehatan ada omicron, kenaikan harga komoditas akibat geopolitik luar negeri dan recovery yang tidak merata dan kompleksitas dari kenaikan suku bunga global," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah menyalurkan TKDD kepada Pemda sebesar Rp 54,9 triliun. Besarnya tranfer tersbeut karena pemerintah pusat menyalurkan DAU dan DAK yang lebih baik. Sementara untuk realisasi pembiayaan investasi di bulan Januari belum dilakukan di awal tahun.

 

2 dari 2 halaman

Belanja Tahunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani mengatakan dari sisi belanja tahun ini tidak lebih rendah dari yang dilakukan tahun 2021. Alasannya karena tahun sebelumnya, pemerintah melakukan belanja yang besar di awal tahun.

Realisasi belanja modal tahun ini misalnya yang hanya Rp 2,4 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja negara di tahun lalu yang mencapai Rp 11,9 triliun.

" Tahun ini Rp 2,4 triliun jadi memang terjadi kontraksi dalam karena 2021 adalah situasi sangat tidak biasa," kata dia.

Dia menjelaskan, belanja modal tahun 2021 lebih tinggi karena di tahun 2020 terjadi refocusing anggaran, khususnya di Kementerian PUPR. Sementara tahun ini belanja modal kembali seperti sebelum pandemi sehingga realisasinya lebih rendah.

"Tahun ini tidak terjadi pergeseran refocusing yang dalam sehingga Kementerian PUPR di Januari kembali ke pol normal. Sebelum pandemi, belanja modal biasanya berkisar dibawah Rp 2 Triliun," kata dia.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya