Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah terus memantapkan sikap dalam mendukung DPR untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). Menurut Moeldoko, beleid itu diperlukan sebab eskalasi kekerasan seksual terus meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan yang semakin kompleks
"Undang-undang ini sangat mendesak untuk segera diundangkan," kata Moeldoko saat membuka kickoff meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/6/2021).
Advertisement
Moeldoko, yang menjadi salah satu Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS ini menilai, berdasarkan pengalaman korban (khususnya perempuan), berbagai bentuk kekerasan seksual belum diatur dalam regulasi yang ada.
"Terlebih, adanya desakan untuk juga mengakomodir hak-hak korban yang selama ini masih belum optimal dicakup dalam perundangan yang telah ada," jelas Moeldoko.
Dia berharap, UU PKS dapat memberikan penanganan yang komprehensif dari pencegahan, penanganan kasus, perlindungan serta pemulihan terhadap korban.
Senada di kesempatan yang sama, Wamenkumham Eddy O. S. Hiariej yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS berharap bisa segera bertemu dengan panitia kerja (panja) DPR untuk membahas lebih lanjut substansi RUU PKS.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tidak Tumpang Tindih
Eddy meminta, agar RUU PKS tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya. Apalagi, katanya, pembahasan RUU PKS tidak diserahkan pada satu komisi di DPR saja, melainkan lintas komisi.
"Persoalan substansi ini perlu kita selesaikan. Harus diteliti kembali dan duduk bersama Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari penegakan hukum," Eddy menandasi.
Advertisement
