Buwas Tak Musnahkan 106 Ribu Ton Beras Turun Mutu, Lalu untuk Apa?

Direktur Utama Perum Bulog Waseso mengatakan, saat ini Bulog menyimpan sekitar 106 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 29 Mar 2021, 16:40 WIB
Dirut Perum Bulog Budi Waseso memberi penjelasan kepada Komisi IV DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (20/6/2019). Rapat membahas RKA Kementerian dan Lembaga Tahun 2020, evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I dan kinerja Bulog selama tahun 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Waseso mengatakan, saat ini Bulog menyimpan sekitar 106 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu. Itu merupakan sisa beras hasil impor pada 2018.

Pria yang akrab disapa Buwas ini pun memastikan, Bulog tidak akan memusnahkan 106 ribu ton beras turun mutu tersebut. Sebab menurutnya, penurunan kualitas itu masih dalam ambang batas wajar.

"Itu enggak akan dimusnahkan. Mutu hanya tidak seperti ketika beras itu datang, karena namanya beras 3-4 bulan saja pasti sudah turun mutu. Tapi bisa bertahan karena Bulog merawatnya dengan baik," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (29/3/2021).

Buwas menyatakan, kebijakan terhadap beras turun mutu itu nantinya akan diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

"Karena itu beras CBP (cadangan beras pemerintah), kita tunggu keputusan pemerintah. Apakah dibuat tepung terigu atau apa saja, itu tergantung pemerintah," kata Buwas.

Menurut dia, kewenangan penanganan beras CBP yang turun mutu ini berada di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Karena ini kan juga berkaitan dengan industri yang berbahan baku tepung terigu, itu ada di Kemenperin. Jadi nanti Kemenperin akan koordinir ini sehingga membantu penanganan lebih lanjut terhadap beras sisa impor ini," jelasnya.

Meski terus menjaga kualitas beras turun mutu ini, Bulog berharap akan segera ada keputusan terkait sisa impor 2018 tersebut. Terlebih ongkos perawatan beras hingga bertahun-tahun juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

"Kalau ini terus menerus tidak digunakan, maka beras ini akan ditambahi dengan biaya yang tinggi, maka jatuhnya akan mahal. Sehingga kita tidak ingin begitu, harus ada percepatan untuk penanganan beras sisa impor ini," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jokowi Tegaskan Tak Ada Impor Beras sampai Juni 2021

Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait polemik impor beras 1 juta ton. Dia memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

"Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia," ujar Jokowi dalam siaran pers resminya, Jumat (26/3/2021).

Indonesia disebutnya sudah hampir tiga tahun tidak pernah melakukan impor beras dari negara luar.

Jokowi juga mengatakan, memang pemerintah sebenarnya juga punya ikatan kerja sama untuk menyerap beras dari Vietnam dan Thailand.

Namun perjanjian tersebut hanya untuk siaga jika Indonesia kekurangan stok beras di masa pandemi Covid-19 ini.

"Dan saya tegaskan, memang ada ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ungkapnya.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," seru Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya