Kontroversi Omnibus Law, Hotman Paris Senggol Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah

“Saran kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan DPR yang terhormat, terlepas setuju atau tidak dengan Omnibus Law,” presenter Hotman Paris Show dan Hotroom menyapa Menteri dan anggota dewan.

“Dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon karena prosedur hukumnya sangat panjang,” Hotman Paris memberi tahu.

Buruh dengan gaji yang dipunya tak mampu membayar jasa pengacara untuk memperjuangkan hak menerima pesangon di muka hakim. Mencari bantuan ke Dinas Pengawas Depnaker pun susah.

“Sementara dia tidak mampu membayar pengacara yaitu dimulai dengan kalau majikan menolak maka harus melalui Dinas Pengawas Depnaker. Depnaker tidak punya power hanya berupa saran,” imbuhnya.

Mau tak mau buruh harus menuntut haknya ke pengadilan. Perjuangan di pengadilan tak seringkas yang dibayangkan. Hotman Paris menerangkan, peradilan seputar pesangon bisa menahun dan menelan biaya tak sedikit.

“Di pengadilan bisa sampai PK Mahkamah Agung. Bayangkan honor pengacara berapa? Jadi bisa-bisa honor pengacara jauh lebih besar dari uang pesangon. Itulah masalah utama yang dihadapi oleh buruh,” urainya. 

“Sementara si buruh tidak punya kemampuan beracara di pengadilan. Jadi ubah hukum acaranya, persingkat. Itu kalau mau menolong buruh, salam Hotman Paris,” pungkas pengacara kelahiran 20 Oktober 1959.

Hotman Paris bukan satu-satunya figur publik yang bereaksi atas Omnibus Law. Jefri Nichol bahkan turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan atas pengesahan Omnibus Law. Aksinya viral di jagat maya.