Menteristek: Pandemi Covid-19 Saat Terbaik Tingkatkan Literasi Keuangan

Era kebiasaan baru di masa pandemi corona menjadikan akses penggunaan aktivitas digital kian meluas hingga ke daerah.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Agu 2020, 12:40 WIB
Menristek Bambang P. S. Brodjonegoro menyampaikan, kementeriannya tengah melakukan uji klinis terhadap jahe merah, jambu biji, dan minyak kelapa murni untuk COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (3/5/2020). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menyayangkan masih rendahnya tingkat literasi keuangan di Tanah Air. Kekecewaan ini berkaca dari hasil survei OJK pada 2019 lalu, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38 persen. Sementara, tingkat inklusi keuangan mencapai 76 persen.

"Artinya masih ada 24 persen penduduk kita yang belum punya akses akun perbankan. Padahal literasi keuangan sangat penting bagi ekonomi kita," jelas dia dalam webinar bersama LIPI, Rabu (26/8).

Bambang mengatakan upaya untuk menggenjot tingkat literasi keuangan di Indonesia harus dipercepat, walaupun pandemi Covid-19 masih berlangsung. Justru, sambung dia, di masa pandemi ini merupakan momen emas untuk meningkatkan literasi keuangan.

Sebab di era kebiasaan baru ini akses penggunaan aktivitas digital kian meluas hingga ke daerah, setelah terbatasnya ruang lingkup untuk melakukan interaksi langsung. Hal itu ditandai dengan peningkatan penetrasi smartphone untuk menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

"Ini saat terbaik untuk meningkatkan angka literasi keuangan kita. Apalagi penetrasi selular phone di Indonesia selama masa pandemi ini semakin meningkat," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap berbagai program peningkatan literasi keuangan harus berbasis digital. Sehingga dapat menjangkau target masyarakat lebih luas dibandingkan cara-cara konvensional seperti sebelum pandemi.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Wapres: Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia baru 8,9 Persen

Wapres Ma'ruf Amin memberikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan sambutan dalam acara Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Bersama Layanan Syariah LinkAja.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional Indonesia baru mencapai 8,93 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen.

"Indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Dengan indeks inklusi yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis tekonologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal," ujarnya, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tugas dan fungsi KNKS sebelumnya telah diperluas untuk tidak hanya berfokus dalam peningkatan aset keuangan Syariah tetapi juga dapat mendorong sektor riil utamanya Industri Halal. Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal dunia.

Maruf mengatakan, dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha Syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kehadiran uang elektronik yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.

"Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal. Di tengah pandemi saat ini, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman," paparnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya