Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, meminta pemerintah lebih aktif untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket sembako dianggap tidak efektif menggerakan roda ekonomi di bawah.
"Sejak awal saya menyampaikan kita lebih (dorong) BLT. Itu bisa menggerakkan ekonomi di bawah daripada bantuan sosial," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/7).
Advertisement
Dia mengatakan bantuan sosial yang sudah diujicobakan dalam beberapa bulan ini faktanya juga tidak menggerakan ekonomi yang berada di bawah. Apalagi pelaku UMKM yang berada di daerah juga tidak merasakan dampaknya.
"Karena sebenarnya sekarang yang kita harapkan dengan adanya uang beredar ada daya beli masyarakat kira-kira seperti itu sederhananya. Perlu satu hal yang konkrit mudah-mudahan harapan saya BLT," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar menilai, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan -0,03 persen. Penurunan tersebut diambil dari data year on year (YoY) pada Maret 2019 dan Maret 2020.
Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 turun 0,03 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen.
"Ini hasil BPS year to year untuk Maret 2019 dan Maret 2020, di desa ternyata kemiskinan mengalami penurunan 0,03 persen. Sedangkan kemiskinan di kota mengalami kenaikan 0,69 persen," jelasnya dalam sesi teleconference, Selasa (21/7).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Apresiasi Keputusan Jokowi
Abdul Halim lantas mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering meneleponnya untuk percepatan penggunaan dana desa. Salah satunya melalui program padat karya tunai desa.
"Karena memang betul ketika padat karya tunai desa ketika belum ada Covid-19, padat karya tunai desa ini digenjot maka daya beli masyarakat akan naik. Karena padat karya tunai desa tidak mensyaratkan keahlian, tapi pekerjanya harus dari kelompok miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan kelompok marjinal lain," tuturnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
