Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan PKS dengan Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah pada Rabu (4/12) salah satunya membahas mengenai usulan Kementerian Agama mengenai Mejelis Taklim harus didata. Ketua Umum Muhammadiya Haedar Nashir mengatakan bahwa itu berlebihan.
"Tonggak sejarah ini kita deklarasikan dengan negara Pancasila sebagai hasil kesepakatan bersama majelis talim untuk pendaftaran dan macem-macem tetapi kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan tidak nyambung juga," ucap Haedar di Kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Advertisement
Menurut Haedar bila pendataan Majelis Taklim dikaitkan dengan isu radikalisme nantinya malah akan menimbulkam stigmaatau membangun asumsi di masyarakat bahwa agama Islam menjadi sumber dari radikalisme.
"Problem radikalisasi yang punya potensi intoleran, kekerasan dan membenarkan kekerasan ekstrem maka muaranya jangan satu institusi," ujar Haedar.
Haedar mengatakan seharusnya problem mengenai radikalisasi tidak menjadikan pembatasan aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat.
"Alangkah bagusnya bahwa biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif keberagaaman yang menciptakan damai, kemudian toleran dan memberi rahmat bagi lingkungan," tutup Haedar .
