PDIP Ingatkan Mendikbud Nadiem Soal Politik Pendidikan

Menurut Hasto, melalui dunia pendidikan dan kebudayaan, di bawah kepemimpinnan Nadiem, maka politik pendidikan itu bersifat membebaskan manusia Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan.

oleh Putu Merta Surya PutraDiterbitkan 24 Oktober 2019, 13:02 WIB
CEO Gojek Nadiem Makarim melambaikan tangan saat tiba di kompleks Istana, Jakarta, Senin (21/10/2109). Kedatangan Nadiem berlangsung jelang pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang telah memilih dan menetapkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Nadiem Makarim tidak diragukan lagi kemampuan profesionalnya. Dalam dirinya terjadi perpaduan antara profesionalitas, inovasi, komitmen, dan direction yang kuat terhadap kemajuan. Dari rekam jejak nasionalisme terekan dari silsilah keluarganya dimana Nadiem merupakan keturunan dari Hamid Algadri, salah satu perintis kemerdekaan Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Meskipun demikian, mengingat dunia pendidikan dan kebudayaan itu begitu penting bagi masa depan bangsa dan negara, menurut dia, PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap politik pendidikan.

"Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan ruh dari politik pendidikan. Politik pendidikan itu mengabdi pada cita-cita kemanusiaan," jelas Hasto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Membebaskan

Nadiem Makarim (kanan) secara simbolis menerima plakat dari Muhadjir Effendy dalam acara lepas sambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Nadiem Makarim menggantikan Muhadjir Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Mendikbud. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Menurut dia, melalui dunia pendidikan dan kebudayaan, di bawah kepemimpinnan Nadiem, maka politik pendidikan itu bersifat membebaskan manusia Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan.

"Kebodohan itu bagian dari hasil penjajahan dan ketidakadilan. Maka pendidikan bersifat untuk semua. Pendidikan harus masif dan difasilitasi dengan teknologi informasi modern sehingga terjangkau bagi siapapun. Demikian halnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didesain sebagai bagian politik pembebasan agar semakin tinggi derajat kemanusiaaan," ungkap Hasto.

"Di sini kebudayaan menjadi karakter dan penuh dengan warna Indonesia. Dengan jati diri kebudayaan Indonesia tersebut maka sistem pendidikan nasional harus mampu membuat manusia Indonesia melesat cepat sebagai manusia cerdas, mumpuni, berdisiplin, berkemajuan, dan berbudi pekerti,"  dia memungkasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya