Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI terpilih Ma'ruf Amin berharap agar Indonesia bisa memiliki kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan, sehingga negara tidak perlu lagi bergantung terhadap impor konsumsi dari negara lain.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, dirinya ingin mengubah arus lama perekonomian yang melahirkan konglomerasi. Menurutnya, skema tersebut menciptakan kesenjangan antara pihak atas dan bawah.
Baca Juga
Advertisement
"Makanya harus dibalik, sekarang pembangunan dari bawah. Tapi bukan membenturkan dari bawah ke atas, tapi kolaborasi agar saling menguatkan bukan saling mematikan. Sehingga ekonomi nasional bisa lebih kuat lagi," ujar dia dalam acara Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan yang diinisiasi MUI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).
Dia mengungkapkan, Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang bergantung terhadap hasil sumber daya alamnya. Namun, ia mengaku ironis lantaran pemerintah saat ini masih banyak mengimpor pangan dari negara lain.
"Ini anomali kalau subur tapi impor. Pangan kebutuhan dasar manusia utama. Hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 45. Negara wajib wujudkan ketersediaan dan kecukupan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah," serunya.
"Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam dan pangan beragam, Indonesia (seharusnya) bisa memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri," dia menegaskan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Indonesia jadi Lumbung Pangan Dunia di 2045.
Oleh karenanya, ia menambahkan, MUI yang dibawahinya mendukung tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045.
"Bahkan MUI berharap, Indonesia bisa memiliki kedaulatan pangan dalam 5 tahun ke depan. Ini harus berjuang keras. Ini bisa diwujudkan lewat gerakan nasional kedaulatan pangan yang kita lakukan sekarang," ungkap dia.
Hal lain yang tak bisa dipisahkan yakni terkait tingkat kesejahteraan petani. Menurut Ma'ruf Amin, kedaulatan pangan juga harus beriringan dengan para petani yang makmur dan sejahtera.
"Itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sudah saatnya Indonesia berdaulat pangan di negerinya sendiri. Petani-petani kita makmur sejahtera karena hasil produksi melimpah, dan itu juga bisa meningkatkan devisa serta menjaga harga pangan di dalam negeri," tuturnya.
Advertisement
