Ketua KPK Sepakat dengan Jokowi Perkuat Pencegahan Korupsi

KPK menyebut, pencegahan menjadi titik penting yang perlu dilakukan secara masif dan menyasar sektor-sektor strategis.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Agu 2019, 15:03 WIB
Ketua KPK Agus Raharjo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2016). Rapat bersama pimpinan KPK ini terkait legislasi dan pengawasan. (Liputan6/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan dipenjarakan.

Agus mengatakan bahwa KPK selama ini juga sudah melakukan pencegahan. Bahkan, ia menyebut nilai uang negara yang diselematkan dengan program pencegahan lebih besar ketimbang uang yang dirampas saat proses penindakan. 

"Nilainya triliunan. Detail angkanya nanti akan dirilis," ungkap Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Agus, penegakan hukum, khususnya korupsi tidak hanya tegas dari segi penindakan saja. Justru, pencegahan menjadi titik penting yang perlu dilakukan secara masif dan menyasar sektor-sektor strategis.

Misalnya, sumber daya alam, infrastruktur, pajak, bea dan cukai, pengadaan, dana alokasi khusus, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

"Dua-duanya sudah dijalankan KPK hari ini dan juga yang akan datang," ucap Agus.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Pesan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Jokowi akan menyampaikan pidato dalam tiga sesi dengan tema yang berbeda selama acara berlangsung. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, dalam pidatonya Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pihak agar tidak melulu banyaknya kasus dan penindakan oleh lembaga penegak hukum sebagai tolak ukur keberhasilan.

"Berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh penyelenggara negara agar secara terus menerus memperbaiki manajemen tata kelola sistem. Sebab menurutnya, tata kelola sangat berperan dalam proses penegakan hukum.

"Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana," ucap Jokowi.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya