Survei SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei Tak Ganggu Kondisi Ekonomi Nasional

Saiful Mujani and Consulting menilai aksi kerusuhan beberapa waktu lalu, tidak mengganggu kondisi ekonomi nasional.

oleh Putu Merta Surya PutraDelvira Hutabarat diperbarui 16 Jun 2019, 16:19 WIB
CEO SMRC Djayadi Hanan memaparkan grafik saat rilis hasil survei nasional Tren Elektabilitas Capres: Pengalaman Menjelang Hari H (2004-2019) di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (7/10). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani and Consulting (SMRC) memamparkan, sejumlah masyarakat menilai adanya penurunan kualitas kondisi demokrasi dan politik tahun 2019 dibandingkan dengan 2014, menyusul adanya kerusuhan 21-22 Mei kemarin menolak hasil Pemilihan Presiden.

Hal itu terungkap dalam hasil survei terbaru SMRC, yang dilakukan 20 Mei sampai 1 Juni 2019, dengan jumlah responden 1.200.

Direktur program SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, dari hasil penelitiannya, pada 2014 yang menyatakan adanya penurunan demokrasi sebanyak 20 persen. Sedangkan tahun ini meningkat.

"Pada 2014 angka hanya 20 persen. Sementara saat ini menjadi 33 persen," kata Abbas di kantornya, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Meski ada peningkatan terhadap penuruan demokrasi dan politik, mayoritas responden atau masyarakat, menilai aksi kerusuhan beberapa waktu lalu, tidak mengganggu kondisi ekonomi nasional. Hanya sebesar 17 persen yang masih dianggap kerusuhan kemarin menyebabkan ekonomi terganggu.

"Survei SMRC menunjukkan hanya 17 persen warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk," jelas Abbas.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Demokrasi Pilihan Terbaik

Selain itu, masih kata dia, mayoritas masyarakat juga menilai sistem demokrasi masih menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Bahkan ada yang melihat sistem demokrasi yang paling cocok.

"86 persen warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia," jelas Abbas.

Menurut dia, masyarakat melihat demokrasi penting dipilih, karena masih ada ruang kebebasan untuk mengkritik kinerja pemerintah. Karena mayoritas masyarakat berpandangan kritik ini diperlukan.

"91 persen menganggap penting kebebasan untuk mengkritik pemerintah," pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya