Survei SMRC: 68 Persen Rakyat Percaya Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil

Rilis Survei SMRC. (Delvira Hutabarat/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Survei Saiful Mujani and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia percaya Pemilu 2019 berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Jurdil-Luber).

Direktur program SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, sebanyak 68-69 persen warga menganggap Pemilu Jurdil. Sementara masyarakat yang tidak percaya pemilu berlangsung jurdil sebanyak 27-28 persen.

"Anggapan bahwa pemilu 2019 tidak berlangsung jurdil, tidak sejalan dengan penilaian mayoritas warga Indonesia," kata Abbas dalam rilis survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Menurut Abbas, kepercayaan publik tentang kualitas pemilu tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2004 dan 2009. Pada 2004 yang menilai Pemilu jurdil sebanyak 67 persen dan 2009 sebesar 70,7 persen.

Di sisi lain, survei menunjukkan adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi seusai peristiwa kerusuhan 21-22 Juni lalu.

SMRC mewawancarai 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 20 Mei- 1 Juni. Adapun margin error survei ini plus minus 3,05.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Empat lembaga survei SMRC, LSI Denny JA, Poltracking, dan Litbang Kompas menyatakan paslon nomor urut 01 unggul.

2 dari 2 halaman

Kualitas Demokrasi Turun

Dari survei menunjukkan kepuasan atas kualitas demokrasi turun dari 74 persen pada April 2019 menjadi 66 persen pada Juni 2019. Adapun indikator kualitas demokrasi yang menunjukkan angka penurunan kualitas demokrasi sebagai berikut:

43% menganggap masyarakat saat ini takut bicara politik, sementara 2014 angka hanya 17 persen
28% warga menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi, pada 2004 angkanya 28%
38% menjamu warga sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena aparat hukum, pada 2014 angka 24%
21% menilai warga sering takut ikut organisasi politik, tahun 2014 angka 10 persen
25% menilai warga sering takut menjalankan agama, pada 2014 angka hanya 7 persen.

Selain itu, warga yang menikahi kondisi politik saat ini buruk juga mengalami peningkatan dibandingkan 2014 yang 20 % data ini menjadi 33%.