Liputan6.com, Jakarta: Kerusuhan dalam demo menolak kenaikan harga BBM Selasa lalu di kawasan Gambir, Jakarta, menjadi potret kekecewaan rakyat pada pemerintah. Mahasiswa bentrok dengan polisi dan saling lempar pun tak terelakan. Pendemo melempar bom molotov, polisi pun membalasnya dengan tembakan gas air mata dan semburan water cannon.
Tak hanya di Ibu Kota, kericuhan juga terjadi di sejumlah daerah di antaranya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan beberapa kota besar lainnya.
Tidak hanya mahasiswa, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader partai politik pun ikut berdemo menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Ada Wakil Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Solo. Keduanya adalah kader PDI Perjuangan yang terang-terangan menolak kenaikan harga BBM.
Masih banyak kader parpol yang menjadi pejabat di daerah turun ke jalan. Masalahnya setelah mereka menjadi pejabat publik apakah masih memperjuangkan kepentingan parpol atau memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya.
Menurut pakar ilmu politik, jika pejabat publik dari kader partai oposisi ikut berdemo fenomena ini menjadi peringatan bagi pemerintahan SBY-Boediono. Iberamsjah, guru besar ilmu politik UI ini, mengingatkan Presiden untuk waspada karena demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota bukan memprotes kenaikan harga BBM semata. Dikhawatirkan aksi ini bisa menggulingkan pemerintahan.
Sebetulnya ada yang paling bertanggungjawab atas nasib rakyat, yakni DPR. Menurut ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin, segala kebijakan eksekutif tunduk ditangan legislatif. Jika dilanggar wakil rakyat kita yang bergaji tinggi ini bisa mengajukan hak menyatakan pendapat.
Para wakil rakyat Jumat lusa melalui rapat paripurna akan memutuskan apakah harga BBM jadi naik atau tidak. Jika harga BBM naik apa opsi untuk mengatasi beban yang dihadapi rakyat karena harga bahan pokok pasti ikut naik. Lalu jika tidak naik, apa pula solusi untuk mengatasi subsidi BBM yang terus membengkak seiring tinggi harga minyak dunia.(IAN)
Tak hanya di Ibu Kota, kericuhan juga terjadi di sejumlah daerah di antaranya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan beberapa kota besar lainnya.
Tidak hanya mahasiswa, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader partai politik pun ikut berdemo menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Ada Wakil Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Solo. Keduanya adalah kader PDI Perjuangan yang terang-terangan menolak kenaikan harga BBM.
Masih banyak kader parpol yang menjadi pejabat di daerah turun ke jalan. Masalahnya setelah mereka menjadi pejabat publik apakah masih memperjuangkan kepentingan parpol atau memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya.
Menurut pakar ilmu politik, jika pejabat publik dari kader partai oposisi ikut berdemo fenomena ini menjadi peringatan bagi pemerintahan SBY-Boediono. Iberamsjah, guru besar ilmu politik UI ini, mengingatkan Presiden untuk waspada karena demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota bukan memprotes kenaikan harga BBM semata. Dikhawatirkan aksi ini bisa menggulingkan pemerintahan.
Sebetulnya ada yang paling bertanggungjawab atas nasib rakyat, yakni DPR. Menurut ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin, segala kebijakan eksekutif tunduk ditangan legislatif. Jika dilanggar wakil rakyat kita yang bergaji tinggi ini bisa mengajukan hak menyatakan pendapat.
Para wakil rakyat Jumat lusa melalui rapat paripurna akan memutuskan apakah harga BBM jadi naik atau tidak. Jika harga BBM naik apa opsi untuk mengatasi beban yang dihadapi rakyat karena harga bahan pokok pasti ikut naik. Lalu jika tidak naik, apa pula solusi untuk mengatasi subsidi BBM yang terus membengkak seiring tinggi harga minyak dunia.(IAN)
