Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai institusi yang sangat penting dapat mempertahankan independensinya.
Dalam sambutan pada pelantikan Ketua PPATK periode 2011-2016 Muhammad Yusuf di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/10), Presiden mengatakan rakyat Indonesia berharap PPATK dapat menjunjung tinggi independesinya sehingga bebas dari intervesi pihak mana pun.
"Cegahlah agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun juga untuk kepentingan apa pun juga terhadap kerja dari PPATK," ujarnya.
Presiden juga berharap PPATK dapat memberikan keterangan dan informasi yang benar serta faktual guna menjernihkan suatu kasus.
"Ketika rakyat seringkali dibingungkan atas berbagai versi dan ragam berbeda, baik itu dalam arena politik maupun di media massa, ketika terjadi seperti itu maka berikan keterangan yang benar, faktual," tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Presiden, PPATK dapat membebaskan duduk persoalan suatu kasus dari unsur politisasi maupun hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan hukum serta keadilan.
Kepala Negara juga berharap PPATK dapat mempertanggungjawabkan hasil pemantauan, pengawasan, pencatatan, serta pengelolaan dan analisa berbagai transaksi keuangan yang diduga berkaitan erat dengan tindakan kejahatan.
"Itu sangat penting agar benar-benar yang hadir di negeri ini fakta dan bukan yang lain," ujarnya.
PPATK juga diimbau oleh Presiden untuk bersama dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga-lembaga audit untuk lebih bersinergidalam mencegah dan memberantas kasus-kasus korupsi di tanah air.(ANT/MEL)
Dalam sambutan pada pelantikan Ketua PPATK periode 2011-2016 Muhammad Yusuf di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/10), Presiden mengatakan rakyat Indonesia berharap PPATK dapat menjunjung tinggi independesinya sehingga bebas dari intervesi pihak mana pun.
"Cegahlah agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun juga untuk kepentingan apa pun juga terhadap kerja dari PPATK," ujarnya.
Presiden juga berharap PPATK dapat memberikan keterangan dan informasi yang benar serta faktual guna menjernihkan suatu kasus.
"Ketika rakyat seringkali dibingungkan atas berbagai versi dan ragam berbeda, baik itu dalam arena politik maupun di media massa, ketika terjadi seperti itu maka berikan keterangan yang benar, faktual," tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Presiden, PPATK dapat membebaskan duduk persoalan suatu kasus dari unsur politisasi maupun hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan hukum serta keadilan.
Kepala Negara juga berharap PPATK dapat mempertanggungjawabkan hasil pemantauan, pengawasan, pencatatan, serta pengelolaan dan analisa berbagai transaksi keuangan yang diduga berkaitan erat dengan tindakan kejahatan.
"Itu sangat penting agar benar-benar yang hadir di negeri ini fakta dan bukan yang lain," ujarnya.
PPATK juga diimbau oleh Presiden untuk bersama dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga-lembaga audit untuk lebih bersinergidalam mencegah dan memberantas kasus-kasus korupsi di tanah air.(ANT/MEL)