Tiket LRT Rp 12 Ribu, Pemerintah Subsidi 50 Persen

Pemerintah juga memberikan subsidi selama 12 tahun ke depan untuk menunjang pengembalian pinjaman.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 08 Des 2017, 21:57 WIB
Kendaraan melintas di samping proyek Light Rail Transit (LRT) di sisi jalan Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, Senin (13/8). Menurut Menhub progres fisik pengerjaan LRT di Cibubur sudah 40 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan tiket light rail transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp 12 ribu. Tarif tersebut telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 50 persen agar masyarakat bisa menjangkaunya.

"PSO juga nanti dihitung dengan satu jumlah tertentu, di mana sebagian itu dibebankan kepada penumpang kira-kira Rp 12 ribu. Sedangkan lainnya, akan ditanggung pemerintah. Saya kira 50 persen bagian yang merupakan penumpang mesti bayar, sebagian di-carry oleh pemerintah," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Budi Karya mengatakan, penerimaan tiket akan digunakan untuk membayar pinjaman untuk proyek LRT. Sementara, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk menunjang pengembalian pinjaman LRT. Dia mengatakan, subsidi akan diberikan selama 12 tahun.

Dia melanjutkan, jumlah penumpang ditaksir mencapai 200 ribu per hari dan mencapai puncaknya 420 ribu per hari.

"Kita mulai dari 200 ribu dan ada puncak 420 ribu di tahun ke-12. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya mungkin lebih cepat dari itu," lanjutnya.

Budi Karya bilang, total subsidi yang akan dikucurkan dalam 12 tahun sekitar Rp 16 triliun. "Kira-kira sementara ini Rp 16 triliun dalam 12 tahun," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Subsidi 12 tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, untuk pembiayaan LRT pemerintah telah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun untuk PT Adhi Karya Tbk. Kemudian, Adhi Karya melakukan pengembangan sehingga menjadi Rp 4,2 triliun.

PT KAI juga mendapat PMN dengan total Rp 7,6 triliun. Dengan begitu, KAI bisa menarik pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun.

"Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun," kata dia.

Untuk pengembalian pinjaman, pemerintah mengandalkan penerimaan dari tiket serta penerimaan dari pengembang transit oriented development (TOD).

Pemerintah juga akan memberikan subsidi selama 12 tahun ke depan untuk menunjang pengembalian pinjaman. Terkait besaran tiket serta besaran subsidi akan ditentukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Gap-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu memang dalam kesepekatan ini kami meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang akan diperlukan untuk LRT dalam masa pengembalian pinjaman," ujar dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, subsidi yang akan diberikan pemerintah totalnya sekitar Rp 16 triliun dalam 12 tahun. Pemerintah memperkirakan, jumlah penumpang LRT sebanyak 200 ribu per hari dan mencapai puncaknya 420 ribu penumpang di tahun ke-12.

Dia melanjutkan, pemerintah mematok harga tiket sekitar Rp 12 ribu dan 50 persennya akan disubsidi pemerintah. "Kira-kira sementara ini Rp 16 triliun dalam 12 tahun," tandas dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya