Liputan6.com, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menargetkan DKI harus mendapatkan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.
"Dapat tugas dari Pak Gubernur bahwa kita straight target besarnya mendapat WTP. Kita punya waktu sempit," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Advertisement
Menurut Sandi, predikat itu penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, dia mengakui bahwa untuk mendapatkan opini tersebut sangat berat lantaran selama bertahun-tahun Pemprov DKI belum pernah mendapatkannya.
"Terus terang ini target yang cukup berat karena empat tahun terakhir ini Jakarta WDP (Wajar dengan Pengecualian)," kata Sandiaga.
Untuk mencapai label itu, Pemprov DKI akan fokus dalam pencatatan aset. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan semua rekomendasi dari BPK.
"Untuk aset sendiri, kita akan menjadi prioritas utama," kata dia.
Ahok-Djarot soal WTP
Langkah yang diambil Anies-Sandi tersebut berbeda dengan yang diambil pemimpin DKI sebelumnya, Ahok dan Djarot. Keduanya menilai, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan menjadi tujuan dalam menerapkan pemerintahannya.
"Saya tidak ngejar itu WTP, tapi sebagian besar selalu hasilnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.
Menurut Djarot, DKI wajar mendapatkan predikat WDP lantaran diselimuti ragam permasalahan. Persoalan utama terkait dengan aset.
"Karena ada banyak problem ya. Bukan hanya di Jakarta, salah satu masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset," terang dia.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Advertisement
