Liputan6.com, Jakarta: Anti Coruption Information Centre Transparency International Indonesia (TII) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah gagal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Manager Anti Coruption Information Centre TII Ilham Saenong dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/11).
Ia pun mengataka, SBY telah menyia-nyiakan momentum kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan. Misalnya, reformasi aparat penegak hukum, kasus rekening gendut Polri, kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan beberapa kasus lain. "Bahkan dalam upaya mendorong reformasi penegakan hukum, Presiden menunjuk Kapolri baru, Timur Pradopo yang memiliki persoalan latar belakang pada isu penegakan HAM (1998) di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, SBY telah sia-sia membentuk Tim Satgas Mafia Hukum. Karena dinilainya, kinerja Satgas tersebut tidak optimal. Selain itu, lanjutnya, SBY masih belum juga menandatangani Strategi Nasional (Stranas) Pemberantasan Korupsi yang sudah disusun oleh dirinya sejak awal pemerintah. (YUS)
Ia pun mengataka, SBY telah menyia-nyiakan momentum kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan. Misalnya, reformasi aparat penegak hukum, kasus rekening gendut Polri, kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan beberapa kasus lain. "Bahkan dalam upaya mendorong reformasi penegakan hukum, Presiden menunjuk Kapolri baru, Timur Pradopo yang memiliki persoalan latar belakang pada isu penegakan HAM (1998) di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, SBY telah sia-sia membentuk Tim Satgas Mafia Hukum. Karena dinilainya, kinerja Satgas tersebut tidak optimal. Selain itu, lanjutnya, SBY masih belum juga menandatangani Strategi Nasional (Stranas) Pemberantasan Korupsi yang sudah disusun oleh dirinya sejak awal pemerintah. (YUS)
