Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan tidak akan memeriksa yang sudah ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Unit Eselon I Kementerian Keuangan ini pun tidak akan mengenakan sanksi terhadap 5.528 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi secara sengaja tidak mengubah deviasi atau perbedaan antara pajak yang dibayarkan dengan omzetnya, salah satu kecurangan dengan membuat faktur fiktif.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama tidak menampik bahwa ada perilaku WP yang menyimpang, seperti menerbitkan faktur pajak fiktif atau membuat laporan palsu demi memperoleh restitusi atau pengembalian pajak.
"Memang ada yang seperti itu (faktur pajak fiktif). Tapi nanti kita klarifikasi ke WP, benar atau tidak. Itu di bagian konseling," tegasnya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Hestu Yoga menjelaskan, Ditjen Pajak akan melakukan fungsi pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan kepada para WP. Khusus pemeriksaan akan dilakukan terhadap WP yang tidak ikut tax amnesty, tapi tidak berlaku bagi WP yang sudah ikut tax amnesty.
"WP yang sudah ikut tax amnesty, tidak diperiksa. Kita lihat kepatuhannya. Kalau ada indikasi seperti itu (nakal), kita konseling, pembinaan. Tapi tidak ada arahan atau instruksi dari Bu Menteri (Sri Mulyani) untuk memeriksa," jelasnya.
Apabila terindikasi ada kecurangan oleh WP yang sudah ikut tax amnesty, menurut Hestu Yoga, Ditjen Pajak akan mengundang mereka datang ke kantor untuk klarifikasi. Tidak untuk diperiksa, melainkan diimbau. Ia pun menegaskan mereka tidak akan dikenakan sanksi denda sebesar 200 persen.
"Itu pajak 2016, kalau periode 2015 ke bawah, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau terbukti benar, kita imbau dan dibina supaya melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Tapi itu (kenakalan) kan baru indikasi, belum tentu benar," tegasnya.
Padahal di Pasal 13A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yakni sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang.
5.528 Wajib Pajak Nakal Lolos dari Sanksi 200 Persen
5.528 WP yang terindikasi secara sengaja tidak mengubah deviasi atau perbedaan antara pajak yang dibayarkan dengan omzetnya,
diperbarui 31 Jul 2017, 19:37 WIBPetugas melayani warga saat mengurus pembayaran pajak kendaraan di Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/7). Menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 RI, Samsat DKI Jakarta melakukan pemutihan denda pajak. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kembangkan Ekonomi Digital, Bank Indonesia Gelar Hackathon 2024
VIDEO: Mobil Patroli Polantas Tabrak Rumah Makan di Bolaang Mongondow
8 Potret Tamara Janatea Putri Bungsu Rhoma Irama, Terungkap Sosok Ibu
Capital A dan Grup AirAsia Sepakati Jual Beli Bersyarat Bisnis Penerbangan
Viral Emak-Emak Paksa Minta Sumbangan Muncul di Bogor, Langsung Diamankan Satpol PP
Guntur Hamzah Ingin PDIP Unjuk Bukti Usai Minta MK Ubah Suara PSI di Papua Tengah Jadi 0
Live Report Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia vs Uzbekistan: Siapa Lolos ke Final?
Usai Viral, 20 Keyboard Hibah untuk Siswa SLB yang Tertahan di Bea Cukai Akhirnya Diserahkan
Mencicipi Wisata Kuliner Loka Batari di Klaten, Dikelola Para Ibu dari Desa Janti
Omoda 7 Debut Global di China, Perkuat Lini SUV Chery
International Global Network Selenggarakan Simulasi Sidang PBB, Diikuti Anak Muda Berbagai Negara
Cek Fakta: Tidak Benar Video Megawati Promosikan Obat Nyeri Sendi