Megawati: TNI Boleh Tahu Politik tapi Dilarang Berpolitik

Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati, memberi pengarahan kepada calon perwira TNI.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 22 Jul 2017, 08:38 WIB
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada peresmian Patung Proklamator RI Soekarno "Putra Sang Fajar" di Kota Blitar, Selasa (6/6). Patung perunggu itu memiliki ketinggian sembilan meter dengan berat lima ton. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Megawati Soekarnoputri memberi pembekalan kepada ratusan calon perwira di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pada pemaparannya, Presiden ke-5 RI itu mengaku tidak setuju jika anggota TNI terjun ke dunia politik.

"Saya selalu ditanya, bolehkah militer dan kepolisian berpolitik? Saja jawab, 'no' (tidak boleh)," kata Megawati, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Kendati demikian, menurut Megawati, anggota TNI tetap perlu mempelajari politik. TNI pun jadi tidak terombang-ambing menghadapi situasi politik yang tidak menentu.

"Kalian boleh mempunyai pengetahuan politik tapi tidak boleh berpolitik," ujar Megawati.

Ketua Umum PDIP ini menerangkan, posisi TNI jelas berbeda dengan warga sipil, termasuk dirinya. Dia mengatakan, ini seperti larangan sipil tidak boleh memiliki senjata api.

"Saya memangnya boleh bawa pistol? Kan musti pakai izin. Kalau enggak, ya ditangkap," terang Megawati.

Dia menilai, keberadaan TNI sudah cukup istimewa tanpa harus berpolitik. "Mereka sebagai warga bangsa sudah eksklusif, diberi senjata oleh negara," kata Megawati.

 

Saksikan video berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya