Liputan6.com, Bengkulu Gubernur Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka hari penyiaran ke-84 di Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, gubernur mengeluh dan mengatakan Bengkulu saat ini merupakan daerah miskin dan masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
"Kami ini miskin, ibaratnya daerah timur yang ada di wilayah Indonesia bagian barat," ungkap Ridwan di Bengkulu, Jumat 31 Maret 2017.
Angka kemiskinan di Bengkulu kata mantan Bupati Musi Rawas itu tercatat sebesar 18 persen. Parahnya ada dua kabupaten yang saat ini, angka kemiskinannya sudah mencapai 24 persen. artinya setiap 4 orang di kabupaten itu, ada satu orang warga yang miskin.
Baca Juga
Advertisement
Sebanyak 653 desa masih berkubang dengan lumpur, karena belum tersentuh infrastruktur dasar belupa akses jalan yang memadai. Puluhan desa masih gelap gulita karena tidak teraliri listrik.
Kondisi ini juga membuat para guru tidak mau mengajar di daerah yang terpencil. Sebab selain akses yang sulit ditembus, beberapa wilayah juga masih sangat kekurangan sarana belajar mengajar. Bengkulu merupakan potret ketimpangan pembangunan Indonesia yang saat ini fokus kepada pembangunan di kawasan Indonesia Bagian Timur.
"Harus ada campur tangan pemerintah pusat. Kami akui masih menjadi beban bagi negara, tetapi kami berjanji beberapa tahun lagi, kami pasti bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia," kata Ridwan Mukti.
Sementara itu Ketua KPI Juliandre Darwis juga mengaku prihatin dengan kondisi Bengkulu. Tetapi upaya yang dilakukan oleh Gubernur Ridwan Mukti untuk membangun pemerintahan yang bersih dan merubah paradigma utnuk membangun tanpa korupsi perlu diacungi jempol.
"Transformasi birokrasi dengan pendampingan oleh KPK dalam merancang pembangunan itu merupakan hal yang luar biasa, kita akan dukung," jelas Yuliandre.
