Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin reformasi hukum terus dilakukan. Pemberantasan pungli sebagai awal perbaikan pelayanan tidak boleh berhenti.
"Saya minta agar pemberantasan pungli tidak boleh kendor, tidak boleh. Berhenti apalagi, sehingga rakyat mendapat dampak positifnya," ujar Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Advertisement
Pemberantasan pungli juga tidak hanya sekadar memberantas kriminalitasnya, tapi juga diikuti dengan perbaikan sistem berkelanjutan. Sehingga ketika pungli hilang, sistem baru itu langsung masuk dan memperbaiki kualitas pelayanan.
"Dan pemberantasan pungli harus bisa jadi pintu masuk agar pelayanan publik semakin baik semakin berkualitas dan bukan sebaliknya," imbuh Jokowi.
Dampak positif ini juga harus dinikmati masyarakat. Misalnya saja, peningkatan percepatan pelayanan pembuatan SIM, STNK, BPKB, SKCK, dan tilang.
"Memperluas pelayanan berbasis online agar segera diterapkan pembayaran non tunai melalui perbankan," Jokowi memungkas.
