Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan, tetap akan menggelar Ujian Nasional (UN) 2010. Menyikapi keputusan tersebut, Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak agar pemerintah meninjau ulang pelaksanaan UN.
Menurut anggota komisi X, Deddy Gumelar, pemerintah seharusnya menjalankan putusan Mahkamah Agung. Salah satunya dengan menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun UN dilaksanakan, sebaiknya tidak dijadikan penentu kelulusan siswa. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berencana memohon fatwa Mahkamah Agung untuk memberikan penegasan pada pemerintah terkait pelaksanaan UN.(OMI/YUS)
Menurut anggota komisi X, Deddy Gumelar, pemerintah seharusnya menjalankan putusan Mahkamah Agung. Salah satunya dengan menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun UN dilaksanakan, sebaiknya tidak dijadikan penentu kelulusan siswa. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berencana memohon fatwa Mahkamah Agung untuk memberikan penegasan pada pemerintah terkait pelaksanaan UN.(OMI/YUS)
