Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan menteri di Kabinet Kerja yang pekerjaannya paling mudah adalah Menteri Keuangan. Alasannya, pos-pos anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah ditentukan Undang-Undang.
"Menkeu yang kerjanya termudah juga di Indonesia. Tidak perlu pikir panjang, pendidikan 20 persen, kesehatan 5 persen, transfer 24 persen, bayar utang sekian, bayar subsidi sekian. total hampir 80 persen, yang dipikirkan Menteri Keuangan hanya 20 persen," kata Jusuf Kalla, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Meski demikian, Jusuf Kalla mengatakan bahwa jabatan Menkeu di Indonesia merupakan jabatan yang paling hebat di dunia. Ia membandingkan dengan negara adidaya, Amerika Serikat, yang menunjuk 4 orang untuk jabatan tersebut.
"Kalau saya bilang sama Menkeu, di Indonesia ini Menkeu paling hebat. Di Amerika saja dijabat 4 orang, di sini 1 orang. di amerika ada secretary, ada treasury, ada pajak, ada bea cukai. Di sini satu orang semua, Begitu hebatnya Menkeu kita," ujar dia.
Kritik Musrenbang
Saat memberikan pengarahan di hadapan para pejabat Bappenas, Jusuf Kalla juga menyindir penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar tiap tahun. Ia menuturkan acara tersebut sekadar formalitas yang sering tidak memberi hasil.
"Bikin musrenbang kiri kanan, kadang juga formalitas, bupatinya tidur, ramai pembukaan karena saya dan Pak Presiden datang, begitu menteri ngomong dia urusan lain keluar. Lalu bilang ajudannya, duduki kursinya. itu yang terjadi, begitu kan," tutur JK.
Hal itu diketahui JK, karena pengalamannya menjadi Wakil Presiden yang selalu menutup acara tersebut. "Saya selalu dapat itu karena tugas wapres menutup, hanya berapa orangnya, sudah kosong," tandas JK. (Silvanus Alvin/Gdn)
JK: Menteri Keuangan RI Paling Mudah Kerjanya
JK menyindir acara musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar tiap tahun.
diperbarui 29 Jul 2015, 19:18 WIBWapres Jusuf Kalla (kanan) memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2015 di Jakarta, Kamis (2/7/2015). Menurut JK, krisis Yunani bisa dijadikan pelajaran agar tak terjadi di Indonesia. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alat Belajar Milik SLB Tertahan di Bea Cukai Sejak 2022, Kapan Penyelesaiannya?
Naik 11%, Shiba Inu Pimpin Kinerja Crypto Robinhood
VIDEO: Kloter Pertama RI Berangkat Haji 12 Mei, Jemaah Jalani Vaksinasi di Lombok
Prabowo-Gibran Usung Makan Siang Gratis, Pengusaha Bilang Begini
Pulau Pheasant, Sebidang Tanah yang Bisa Ubah Wilayah 2 Negara Tiap 6 Bulan
Ini Manfaat bagi Indonesia Jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10
Cara Bersihkan Lilin pada Anggur Hanya dengan 2 Bahan, Tanpa Pakai Cuka
Panas Terik, Taman Jadi Tempat Favorit Warga di Myanmar Cari Kesejukan
6 Cara Terbaik Menunjukkan Cinta Pada Pasangan, Penting dan Sederhana
Bukan Hanya Dicuci, Ini Cara Singkirkan Bau Tidak Sedap pada Tahu Kuning
Mandiri 3x3 Indonesia Tournament di Kota Medan Seru, Ratusan Tim Adu Skill
Bawaslu Bangkalan Mulai Buka Rekrutmen Panwascam Pilkada 2024