Datangi Istana, Idrus Golkar Antar Surat untuk Jokowi

"Kita ingin jelaskan putusan itu dan kita harap keputusan ini secara real dan sungguh-sungguh dapat disampaikan Presiden," ucap Idrus.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 21 Mei 2015, 19:22 WIB
Sekretaris jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham mendatangi gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (4/3/2015). Idrus mengingatkan kubu Agung cs agar tidak mengklaim kemenangan terkait putusan Mahkamah Partai. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical, Idrus Marham mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Idrus lalu bertemu dengan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Pandjaitan di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Idrus mengaku kedatangannya untuk menyampaikan surat kepada Jokowi terkait putusan PTUN atas sengketa kepengurusan Partai Golkar.

"Saya datang untuk‎ mengirim surat kepada Presiden. Menjelaskan posisi Partai Golkar terhadap putusan PTUN beberapa waktu lalu. Surat itu kami kirim melalui Pak Luhut," ujar Idrus, Kamis (21/5/2015).

Selain menyampaikan surat tersebut, Idrus mengaku hendak bertemu dengan Luhut selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Riau pada 2009 yang ketetapannya telah disampaikan oleh PTUN.

Berdasarkan hasil putusan PTUN, kepengurusan Partai Golkar dikembalikan kepada Munas Riau yang diketuai oleh Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berada dalam posisi Wakil Ketua Umum.

"Pak Luhut ini kan wakil dewan pertimbangan. Kita ingin menjelaskan putusan itu. Kita berharap putusan ini dapat disampaikan ke Presiden. Presiden bisa memahami apabila ada kebijakan Partai Golkar, Presiden bisa mengambil kebijakan berdasarkan fakta," ‎ucap Idrus.

Setelah surat tersebut disampaikan kepada Presiden, dia berharap, Jokowi dapat mengetahui putusan PTUN yang sebenarnya dan tidak mendengar berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya.

"Kita ingin jelaskan putusan itu dan kita harap keputusan ini secara real dan sungguh-sungguh dapat disampaikan Presiden, jadi Presiden memahami. Jadi kalau ada kebijakan terkait Partai Golkar itu harus berdasarkan laporan benar dan info-info yang jelas, bukan sumber-sumber yang tidak benar," pungkas Idrus. ‎(Ndy/Mvi)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya