Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penyebab sulit berkembangnya proyek-proyek infrastruktur di Indonesia cukup kompleks seperti kurang disiplinnya kementerian dalam menjalankan program dan tidak adanya jaminan bagi pihak swasta dalam kepastian hukum. Oleh karena itu, jika semua masalah tersebut bisa diselesaikan maka proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan dengan maksimal.
Bambang menjelaskan, selama ini kementerian dan lembaga tidak disiplin dalam menjalankan target-target pembangunan. Terlihat dari penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga tidak pernah sesuai target. Hal tersebut membuat proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan dengan baik.
"Kadang-kadang kementerian ingin proyek infrastruktur besar yang sebenarnya bisa dikerjasamakan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun proyek itu justru dikerjakan oleh kementerian sendiri. Karena kalau sudah jadi pemilik proyek bisa jadi tuan proyek," kata dia, di Jakarta, Senin (30/3/2015).
Bambang melanjutkan, program infrastruktur yang murni komersial seharusnya dikerjakan swasta. Sayangnya, masuknya swasta ke proyek infrastruktur juga tak lancar karena mereka merasa tidak ada jaminan yang kuat dari pemerintah.
"Swasta sebenarnya mau masuk. Masalahnya mereka akan minta jaminan. Akan minta dukungan. Untuk bisa mengatur dukungan fiskal cash. Mereka akan minta kepastian hukum. Inilah yang disebut kerja sama pemerintah swasta," lanjutnya.
Namun sayangnya, selama ini dukungan tersebut tidak dirasakan oleh pihak swasta. Contohnya, untuk memperoleh sebuah izin saja, pihak swasta memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Selain itu, untuk membebaskan lahan proyek infrastruktur juga memakan waktu yang bertahun-tahun. Pihak swasta meminta kepada pemerintah untuk mendampingi agar proyek infrastruktur yang membutuhkan dana investasi besar tersebut bisa berjalan lancar.
Tak sekadar itu, tidak berkembangnya infrastruktur juga disebabkan oleh kurang jelasnya pembagian proyek. Selama ini tidak ada pembagian yang pasti proyek mana yang dikerjakan oleh pemerintah, BUMN, atau swasta.
Bambang pun menekankan, jika permasalah itu semua tidak diselesaikan maka banyak wilayah di Indonesia semakin terpinggirkan. "Ingat kita mesti bereskan basic infrastructure di seluruh Indonesia. Begitu besar kebutuhannya. Kalau melupakan hal itu maka ada bagian-bagian Indonesia akan dikorbankan," tandas dia. (Amd/Gdn)
Proyek Infrastruktur Bisa Jalan Jika Masalah Ini Terselesaikan
Program infrastruktur yang murni komersial seharusnya dikerjakan swasta.
diperbarui 30 Mar 2015, 16:37 WIBKendaraan saat melintas di bawah proyek jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/3/2015). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong konsorsium Tol Akses Tanjung Priok (ATP) agar mempercepat pembangunannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
4 Hal yang Ditanyakan di Padang Mahsyar setelah Kiamat, Sudah Siapkah Kita?
VIDEO: Masjid Rusak Hingga Pasien IGD Panik Akibat Gempa Garut
Kondisi Korban Begal di Bogor Belum Stabil, Keluarga Dorong Polisi Tangkap Pelaku
Mengenal 7 Pemain Terbaik AC Milan Sepanjang Masa, Bawa Kejayaan ke San Siro
Profil Shin Jae Won, Anak Pelatih Timnas STY yang Dukung Indonesia
Kasus Brigadir RAT Bunuh Diri, Kompolnas Dorong Polri Sediakan Psikolog di Tiap Polres
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 28 April 2024
Simpel dan Berguna, Undangan Pernikahan Ditempel ke Produk Bumbu Instan
Lihat Alam Barzakh usai Mati Suri? Ini Kata Buya Yahya
Identitas Penumpang Kapal yang Nekat Melompat ke Laut di Perairan Lampung
Cerita Warga Cirebon Merasakan Getaran Gempa Garut
Dua Warga Pameungpeuk Dirawat Akibat Gempa Garut Magnitudo 6.5